Dr. Drs. Parman, MM.
Dosen Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Parepare

Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran akhir-akhi ini menjadi sorotan penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil. Salah satu entitas yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam penerapan Inpres ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, isu efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk lembaga ini seringkali dipertanyakan.

Secara prinsip, efisiensi anggaran bertujuan untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari setiap dana yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran di DPRD harus mencerminkan kinerja yang optimal, tanpa pemborosan yang tidak perlu. 

Namun, di sisi lain, terdapat tantangan 
besar dalam menerapkan efisiensi tersebut tanpa mengurangi efektivitas peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang seharusnya mampu berfungsi secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan adalah anggaran operasional DPRD yang terkesan besar dibandingkan dengan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Seringkali, anggaran ini mencakup biaya perjalanan dinas, fasilitas anggota DPRD, dan rapat-rapat yang berulang kali tidak menghasilkan keputusan signifikan. Dengan adanya Inpres tentang efisiensi, diharapkan setiap pengeluaran anggaran dapat lebih terfokus pada hal-hal yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan kualitas legislatif dan pengawasan anggaran daerah.

Pemotongan atau pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas anggota DPRD dapat memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Berikut beberapa dampak yang mungkin timbul akibat pengurangan atau pemotongan anggaran perjalanan dinas DPRD:

Dampak Negatif:

Keterbatasan dalam Kunjungan Kerja dan Pengawasan Langsung

Salah satu peran utama perjalanan dinas adalah untuk memungkinkan anggota DPRD melakukan kunjungan lapangan, baik untuk pengawasan proyek atau mendengarkan aspirasi masyarakat langsung. Pemotongan anggaran dapat membatasi kesempatan untuk melakukan hal ini, yang bisa mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan atau proyek pembangunan. 

Mengurangi Keterlibatan Anggota DPRD dalam Forum Nasional 

Perjalanan dinas sering kali mencakup partisipasi dalam seminar, forum, atau 
konferensi yang penting untuk pengembangan kapasitas anggota DPRD. Dengan pengurangan anggaran, kesempatan untuk memperoleh pengetahuan baru dan membangun jaringan antar lembaga bisa terbatas. Ini bisa menghambat kualitas legislasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat daerah.

Kesulitan dalam Membangun Hubungan dengan Pemerintah Daerah Lain

DPRD juga melakukan perjalanan dinas untuk berkoordinasi dengan lembaga legislatif daerah lain atau pemerintah pusat. Dengan adanya pemotongan anggaran, hubungan antar lembaga ini bisa terganggu, yang berpotensi menghambat kerjasama dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Penurunan Moral Anggota DPRD

Bagi sebagian anggota DPRD, perjalanan dinas juga dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan atas pekerjaan mereka. Pengurangan anggaran ini bisa mempengaruhi moral anggota, karena mereka merasa peran dan tugas mereka tidak dihargai dengan baik. Hal ini dapat berpengaruh pada semangat kerja dan komitmen mereka dalam melaksanakan 
fungsi pengawasan dan legislasi.

Dampak Positif:

Penghematan Anggaran Daerah

Pemotongan anggaran perjalanan dinas dapat membantu mengurangi pengeluaran daerah, yang bisa dialihkan untuk program-program pembangunan yang lebih langsung bermanfaat bagi masyarakat. Ini mendukung prinsip efisiensi anggaran dan lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. 

Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi

Pemotongan anggaran perjalanan dinas 
mendorong pemanfaatan teknologi, seperti rapat virtual atau konferensi video, yang dapat mengurangi kebutuhan perjalanan fisik. Ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan efisiensi waktu dan memungkinkan anggota DPRD untuk berfokus pada pekerjaan mereka dengan lebih produktif. 

Transparansi dan Akuntabilitas

Pembatasan anggaran perjalanan dinas sering kali memicu sistem pengelolaan anggaran yang lebih transparan. Pengawasan terhadap penggunaan dana perjalanan menjadi lebih ketat, yang berpotensi mengurangi praktik penyalahgunaan atau 
pemborosan anggaran yang sebelumnya terjadi. 

Di samping dampak negatif dan positif seperti kami uraikan di atas, penting juga untuk diingat bahwa DPRD memiliki tugas dan tanggung jawab yang kompleks, yang tidak bisa diselesaikan tanpa dukungan anggaran yang memadai. Efisiensi bukan berarti memotong anggaran secara drastis, melainkan mengoptimalkan alokasi dana agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD dapat memberikan hasil yang maksimal tanpa pemborosan.

Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan adalah untuk memastikan bahwa perjalanan dinas DPRD tetap efisien dan tidak memberatkan anggaran, langkah-langkah seperti pemanfaatan teknologi, pengelolaan jadwal yang lebih terorganisir, dan peningkatan akuntabilitas anggaran perlu 
diterapkan. 

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, DPRD dapat tetap menjalankan tugasnya dengan 
baik tanpa pemborosan anggaran, serta memaksimalkan manfaat dari setiap perjalanan dinas yang dilakukan. Ini akan memperkuat pengawasan anggaran dan mengurangi pemborosan yang selama ini 
menjadi keluhan masyarakat.

Pada akhirnya, kesepahaman Wali Kota dan DPRD untuk mendapatkan titik temu sangat diperlukan. Dan hal tersebut dapat dicapai jika ada forum rapat yang representaitf dilaksanakan untuk itu. Karena keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan DPRD untuk menjalankan fungsi-fungsinya 
dengan baik adalah kunci. Inpres tentang efisiensi anggaran bukanlah ajakan untuk mengurangi kapasitas DPRD, tetapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Sebuah pengelolaan anggaran yang efisien adalah cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Laporan	:	Parman
Editor	:	Ruslan Amrullah