Artikel.news, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), meminta seluruh pemerintah kabupaten segera mengajukan usulan pembangunan jalan agar dapat masuk dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) tahun anggaran 2026.

Hal tersebut disampaikan SDK usai memimpin rapat bersama pemerintah kabupaten di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (28/10/2025).

SDK mengatakan, sebagian besar daerah di Sulbar masih kesulitan membangun infrastruktur jalan karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, Pemprov Sulbar akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan melalui program IJD.

“Provinsi juga memiliki anggaran yang sangat kecil. Karena itu, kami akan berkoordinasi ke Jakarta agar diberikan dukungan dana yang cukup besar untuk program Inpres Jalan Daerah. Begitu juga dengan irigasi, saya minta kabupaten segera membuat usulan. Tanggal 31 nanti saya berangkat ke Jakarta untuk membahas hal ini,” ujar SDK.

Program IJD, lanjutnya, diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan serta jaringan irigasi di seluruh kabupaten di Sulbar.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Syarifuddin, menjelaskan pihaknya saat ini tengah menghimpun seluruh usulan dari pemerintah kabupaten untuk dimasukkan ke dalam sistem aplikasi program IJD.

“Setelah diusulkan, semua akan dimasukkan dalam aplikasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Salah satunya adalah kelengkapan dokumen Detail Engineering Design (DED),” jelas Surya.

Ia menegaskan, penentuan titik lokasi jalan yang akan diusulkan menjadi kewenangan masing-masing kabupaten.

“Karena ini memang kewenangan kabupaten untuk menentukan titik prioritas jalan,” katanya.

Surya juga mendorong setiap daerah agar mengajukan sebanyak mungkin usulan, guna memperbesar peluang mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

“Tadi Pak Gubernur menyampaikan agar kabupaten membuat usulan sebanyak-banyaknya. Kalau totalnya sampai satu triliun pun tidak masalah, karena itu masih berupa usulan. Siapa tahu bisa disetujui sebagian,” ujarnya.(rls)