Kamis, 27 Januari 2022 - 08:45 WIB
Pemprov Sulbar menggelar kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, berlangsung di Gedung PKK Sulbar, Mamuju, Rabu (26/1/2022). Kegiatan ini dibuka Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, secara virtual.
Artikel.news, Mamuju - Pemprov Sulbar menggelar kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, berlangsung di Gedung PKK Sulbar, Mamuju, Rabu (26/1/2022). Kegiatan ini dibuka Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, secara virtual.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, pada kesempatan itu menekankan agar seluruh stakeholder dapat terus aktif memberikan saran, masukan dan aksi nyata terhdap pembagunan pada akhir periode di 2022 yang saat ini masih dalam tahap tahapan pembagunan.
Selain itu, RPD dapat terus diselesaikan tahap demi tahap sesuai target capaian RPJMD yang tentunya harus terus mendukung percepatan. Serta seluruh unsur terkait harus dapat menyukseskan pesta demokrasi pada 2024 mendatang.
"Rapat ini harus menghasilkan hasil yang berkualitas untuk menjadikan Sulbar semakin maju dan malaqbiq," ujar Ali Baal
Dia menyampaikan, dalam beberapa bulan kedepan pemerintah daerah secara nasional akan dipimpin pejabat pusat yang disebut pelaksana jabatan, sehingga RPJMD dapat terus berjalan secara berkesinambungan pada 2023-2026 mendatang.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar, Junda Maulana, dalam paparannya terkait RPD tersebut, mengatakan, sejumlah target yang belum tercapai di RPJMD 2017-2022 akan dilanjutkan pada RPD 2023, utamanya berkaitan dengan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan akan menjadi fokus arah pembangunan.
Junda menyatakan, masukan yang diterima dalam kegiatan itu akan menjadi bahan untuk melakukan perbaikan sebelum diserahkan ke Mendagri.
"Besok kita masuk ke APIP, sambil menunggu masukan dari masyarakat lainnya sampai tanggal 31, nanti tanggal 1 atau tanggal 3 melakukan asistensi ke Kementerian,"ungkapnya
Melalui kesempatan itu, Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah permasalah dalam pembangunan daerah disebabkan oleh beberapa indikator, seperti masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, melambatnya kinerja ekonomi, rendahnya standar hidup dan daya beli masyarakat miskin, minimnya Aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan masih rendahnya tata kelola pemerintahan.
Olehnya itu, arah pembangunan daerah dibagi atas tiga issu strategis, yakni pertama Issu Global, yang akan fokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable, Development Goal’s (TPB/SDG’s), Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), Pengarusutamaan Gender, Revolusi Industri 4.0.
Kedua, Isu Nasional, fokus pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, pembangunan yang merata dan berkeadilan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Bonus Demografi, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, Pembangunan Inklusif, Penurunan Transfer Fiskal.
Ketiga, Issu Regional, fokus pada Konektivitas Wilayah Regional, Konflik Perbatasan, bencana Alam di Wilayah Sulawesi, Kerjasama Antar Daerah.
Kegiatan tersebut, dihadiri langsung Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi dan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Sementara, hadir secara virtual Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, serta undangan lainnya.
Menanggapi konsultasi publik RDP tahun 2023-2026 ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulbar Rayu SE berharap seluruh program-program yang dijalankan oleh Pemprov Sulbar lebih berkualitas dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
"Perencanaan dan program yang dilaksanakan harus sejalan. Programnya harus berkualitas. Masyarakat harus merasakan manfaat dari pembangunan itu. Isu-isu strategis yang berkembang juga harus selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat," jelas legislator tiga periode ini.
Intinya, kata Rayu, pihaknya mendukung apapun yang diprogramkan oleh pemprov sepanjang hal itu baik untuk daerah dan masyarakat. Dengan catatan program itu harus berkualitas dan tepat sasaran.
"Intinya kita dukung apapun itu kalau menyangkut pembangunan. Masa kita tidak setuju dengan pembangunan. Hanya saja, perencanaan pembangunan itu harus melihat kondisi realita masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat kita butuh A, tapi yang dibikin atau yang dibangun malah B. Jadi ini yang harus sinkron," kata Rayu.
Laporan | : | Faisal |
Editor | : | Ruslan Amrullah |