Kamis, 03 Februari 2022 - 15:41 WIB
Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung SK TORA dari Provinsi Sumatera Utara, serta secara virtual oleh 19 Provinsi lainnya di Indonesia. Salah satunya Sulsel yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (3/2/2022).
Artikel.news, Makassar - Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang menerima Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Hutan Sosial (SK Hijau) dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA (SK Biru) untuk tahun 2022.
Penyerahan itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung dari Provinsi Sumatera Utara, serta secara virtual oleh 19 Provinsi lainnya di Indonesia. Salah satunya Sulsel yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (3/2/2022).
Di Sulsel, untuk Hutan Sosial terdapat 32 SK dengan luas 14.588,18 hektar yang diperuntukkan untuk 2.681 kk bagi masyarakat Kabupaten Maros dan Bone. Sementara SK Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA untuk dua kelompok dengan luas 2.253 hektar, kelompok penerima sebanyak 2.227 kk untuk Kabupaten Maros dan Enrekang.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menghimbau, kepada masyarakat yang menerima SK agar memanfaatkan lahan yang ada. "Segera tanami. Betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif, jangan dipindahtangankan ke orang lain," pintanya.
Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel mengatakan, apresiasi dan berterima kasih dengan penyerahan SK Hutan Sosial dan SK TORA. Ini menjadi penyerahan kesekian kalianya yang menjadi program strategis Presiden Jokowi.
"Alhamdulillah kita dapat 14.588,18 hektar untuk Hutan Sosial dan 2.253 hektar untuk Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA. Itu sangat-sangat berpotensi. Kita tentu berterima kasih atas program bapak Presiden," katanya.
Ia berharap SK tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima dan pengelola. Salah satunya, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hutan.
"Harapan kita sesuai arahan bapak presiden bahwa jangan diterlantarkan, dilakukan segera penanaman pohon jenis kayu dan yang bisa menghasilkan produktif," pungkasnya.
Apalagi jika pengelolaan dengan baik, maka Pemerintah Pusat bisa menyerahkan bahkan mencabut jika tidak dikelola baik.
"Harapan kita dengan program ini betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat banyak," terangnya
- Komisi IV DPR RI Kunker Spesifik di Subang, Agus Ambo Djiwa: Kami Tinjau Percontohan SFV hingga Lahan Benih Sukamandi yang Dicanangkan Soeharto Tahun 1968
- Forum Wakil Kepala Daerah Gelar Munas I di Yogyakarta, Wabup Pasangkayu Sebut Wadah untuk Mengatur Strategi Arah Pembangunan Daerah
- Wanita 40-an Tahun Tewas di Tangan Pacar, Anaknya Kritis
- Gegara Istrinya Pergi, Napi Kasus Penipuan Nikah Lagi di Dalam Lapas
- Rumah Nenek 92 Tahun Dilempari Bom Ikan, Gegara Dituding Punya Ilmu Santet
- Pria Asal Sinjai Lompat Dari Lantai Lima Mal Tunjungan Plaza Surabaya, Diduga Motif Ekonomi
| Laporan | : | Supriadi |
| Editor | : | Ruslan Amrullah |
REKOMENDASI
KINI
-
TOPIK
-
POPULAR
- Agus Ambo Djiwa Bersama Komisi IV Panen Raya Padi Tanpa Pupuk di Agam Sumbar
- Mutmainah Buat Laporan Palsu Mengaku Dibegal, Ternyata Gadaikan Motor Rp6 Juta
- Hore! Kini Rekrutmen Tenaga Kerja Tak Harus Pakai Syarat Usia, Menaker Larang Diskriminasi
- Tolak Cinta Seorang Pria, TikToker Cantik Pakistan Tewas Tertembak
- Karyawati Bank Bobol Rekening Nasabah hingga Rp7,1 Miliar, Bupati Turut Jadi Korban
![Agus Ambo Djiwa Bersama Komisi IV Panen Raya Padi Tanpa Pupuk di Agam Sumbar]()
-
