Senin, 08 September 2025 - 13:52 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI, Agus Ambo Djiwa, yang tergabung dalam Panitia Kerja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, pada Senin (8/9/2025).
Artikel.news, Karawang - Anggota Komisi IV DPR RI, Agus Ambo Djiwa, yang tergabung dalam Panitia Kerja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, pada Senin (8/9/2025).
Adapun lokasi kunker rombongan panja kali ini adalah PT Pupuk Kujang yang berada di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang.
Rombongan panja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, disambut langsung oleh Direktur Utama PT Pupuk Kujang, Budi Santoso Syarif, beserta jajaran direksi lainnya.
Juga hadir Sekda Jabar yang mewakili Gubernur Jabar, Bupati Karawang, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian KP, Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP Kementerian KP, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, serta penyuluh Pertanian, gapoktan, pokdakan dan distributor.
Agus Ambo Djiwa mengemukakan, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi bagi para petani, mengingat peran strategis pupuk dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional.
"Kami rombongan Panja diterima langsung oleh jajaran direksi PT Pupuk Kujang. Pihak perusahaan memaparkan proses produksi, sistem distribusi, serta tantangan yang dihadapi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah. Penjelasan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi panja dalam menyusun rekomendasi kebijakan terkait pengawasan distribusi pupuk," jelasnya.
Agus menambahkan, pihak panja menegaskan bahwa pupuk bersubsidi harus tepat sasaran dan tidak boleh ada praktik penyimpangan di lapangan.
"Oleh karena itu, DPR RI mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, BUMN pupuk, dan distributor daerah. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi kelangkaan maupun kenaikan harga yang kerap dikeluhkan petani," ujar Ketua DPD PDIP Sulbar ini.
Selain itu, panja juga menyoroti pentingnya digitalisasi sistem distribusi agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau stok, distribusi, hingga penerima pupuk bersubsidi secara real time.
Langkah ini diharapkan mampu menutup celah penyelewengan sekaligus meningkatkan kepercayaan petani terhadap kebijakan subsidi.
"Kunjungan kerja panja ke PT Pupuk Kujang menjadi wujud nyata komitmen dalam mengawal kebutuhan petani. Dengan pengawasan ketat dan evaluasi berkelanjutan, diharapkan pupuk bersubsidi dapat benar-benar menjadi penopang sektor pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional," kata Agus.
Laporan | : | Cullank |
Editor | : | Ruslan Amrullah |