Artikel.news, Makassar - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6/2024).

Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 untuk wilayah Timur Indonesia dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto.

Turut hadir memberi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Kabaharkam Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, dan Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Khairil Lubis.

Usai mengikuti rakor tersebut, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyatakan komitmennya dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang.

“Tadi itu semua dibahas, seperti NHPD dan saya kira ini menjadi langkah-langkah strategis dalam meyukseskan Pilkada. Insyaallah Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung dengan baik,” kata Danny Pomanto.

Sementara, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dalam arahannya meminta kepada seluruh pihak agar senantiasa menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sehingga dibutuhkan langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu agar Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini berjalan aman, lancar, jujur, dan adil.

Apalagi kontestasi politik tahun ini adalah Pilkada dengan jumlah daerah terbanyak yakni 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi (Pilgub), 415 kabupaten (Pilbup), dan 93 kota (Pilwalkot).

“Kita tentunya berharap bahwa tahapan Pilkada Serentak 2024 ini bisa berlangsung dengan aman, jujur, dan adil,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan beberapa langkah strategis pemerintah daerah yang perlu dioptimalkan dalam menjaga stabilitas Polhukam pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.

Yakni, meningkatkan sinergitas pusat dan daerah untuk fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Koordinasi dan sinkronisasi harus berjalan dengan baik.

Meningkatkan sinergitas dan optimalisasi peran dan fungsi Forkopimda mengingat Pilkada bukan hanya tugas penyelenggara pemilu sehingga perlu meningkatkan koordinasi untuk menjaga stabilitas keamanan pemilu di wilayahnya.(*)