Artikel.news, Parepare -- Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali menjadi keynote speech atau membawakan pidato singkat dalam Forum Diskusi Aktual yang diinisiasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di Auditorium BJ Habibie, Parepare, Selasa (5/3/2024).

Forum Diskusi Aktual yang dihadiri langsung Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo ini membahas tentang dinamika kesiapan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024, mengulas terkait tantangan, kendala, dan solusi.

Dalam paparannya, Akbar Ali melaporkan bahwa Pemilu 2024 yang baru saja usai berlangsung sukses di Parepare. Partisipasi pemilih meningkat hingga 84 persen dibanding Pemilu 2019 yang hanya berkisar 75 persen. Berjalan kondusif, tertib, aman, dan lancar pada setiap tahapan berkat sinergitas seluruh elemen masyarakat. 

Terkait Pilkada, Akbar Ali mengungkapkan, Pemkot Parepare telah menyiapkan anggaran senilai Rp19 miliar untuk KPU, Rp5 miliar untuk Bawaslu, dan Rp4,7 miliar untuk TNI Polri. 

"Jadi kita berharap dengan segala persiapan ini, pelaksanaan Pilkada bisa sukses seperti Pemilu, bahkan bisa lebih baik lagi. Jika partisipasi pemilih pada Pemilu 84 persen, kita harap di Pilkada bisa lebih meningkat lagi," harap Akbar Ali yang juga Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri ini.

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo yang turut berbicara dalam Forum Diskusi Aktual mengulas beberapa hal esensial terkait Pilkada, mulai dari masalah anggaran, partisipasi pemilih, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi termasuk masalah netralitas ASN.

"Jadi Pemilihan Kepala Daerah ini ingin menghadirkan sosok kepala daerah yang dikehendaki masyarakat. Lahirkan sosok pemimpin politik di daerah yang kompeten, akomodatif, jujur, dan berahlak," ungkap Yusharto.

Dia juga mengungkap bahwa persoalan Pilkada yang krusial lainnya adalah biaya penyelenggaraan yang antara lain dialokasikan untuk biaya logistik, honorarium, dan keamanan. Bahkan perkembangannya dari pelaksanaan Pilkada serentak pertama hingga saat ini ada kenaikan anggaran yang mencapai 300 persen.

Termasuk dia mengungkit masalah pelanggaran ASN dalam Pilkada di antaranya terkait netralitas, kedisiplinan, keberpihakan, kode etik, dan lainnya. 

Sementara menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Aktual ini yakni Baginda Achmadsyah Lubis (Anjak Madya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri), Muh Zainal Asnun (Ketua Bawaslu Parepare) mewakili Ketua Bawaslu Sulsel, Horas Maurits Panjaitan (Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri), Prof Jamaluddin Ahmad (Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare), Prof Phil Sukri Tamma (Dekan Fisip Unhas), Idham Holik (Komisioner KPU RI), dan dipandu oleh Asisten III Setdako Parepare Eko W Ariyadi.