Artikel.news, Jakarta -- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini angkat bicara kini menanggapi adanya isu beredar Mahkamah Agung (MA) akan mengabulkan upaya peninjauan kembali atau PK yang diajukan Moeldoko.

SBY menyebut jika ada campur tangan politik yang berusaha mengganggu Demokrat menuju Pemilu 2024.

Presiden RI ke-6 RI itu mengaku jika dirinya telah ditelepon dari seorang mantan menteri yang menyampaikan pesan politikus senior. Tapi, kata dia, politikus senior itu bukan dari Partai Demokrat.

“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” kata SBY, dalam keterangannya, Ahad (28/5/2023) malam.

Menurut mantan Jenderal TNI itu bahwa tangan politik itu telah mengganggu Demokrat agar tak bisa berkontestasi di Pemilu 2024. Kendati begitu, SBY menyebut jika nantinya memang benar terjadi, maka itu sebagai kemunduran demokrasi di NKRI.

SBY pun mengaku heran jika PK pengurus kubu Moeldoko Cs benar dikabulkan MA. Bagi SBY, hal itu sulit diterima akal sehat. Sebab, Moeldoko Cs selalu kalah dalam proses hukum pengadilan terkait sengketa Demokrat.

“Berdasarkan akal sehat. Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan," kata SBY

"Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk," sambung SBY.

Lebih lanjut, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dia menyampaikan demikian karena RI bukan negara 'predator'.

"Indonesia bukan negara 'predator' (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” ujar SBY.

SBY pun mengimbau agar kader Partai Demokrat di seluruh tanah air bisa mengikuti perkembangan PK Moeldoko. Lalu, para kader diminta selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut dia, jika memang keadilan tak datang, para kader mesti memperjuangkannya secara konstitusi.

“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” terang SBY.

Sebelumnya, SBY telah menulis cuitan dalam bentuk utasan yang hampir sama di akun Twitternya. SBY mengomentari cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayasa yang mengaku dapat info bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan kembali sistem proporsional tertutup dalam Pileg 2024.

Komentar SBY mengaitkan dengan kabar MA yang disebut akan mengabulkan PK kubu Moeldoko. Selain itu, SBY juga mengkritik keras jika MK putuskan penerapan proporsional tertutup untuk Pileg 2024.