Artikel.news, Jakarta - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pernyataan Ganjar Pranowo terkait kesiapan sebagai calon presiden (capres), dapat membawa implikasi baginya di PDIP.

Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati Sukarnoputri untuk memutuskan capres yang akan diusung oleh partai berlambang banteng bermoncong putih itu.

"Jadi, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri," kata Jamiluddin Ritonga, dilansir dari Wartakotalive.com, Jumat (21/10/2022).

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini menilai, Megawati akan memberi sanksi tegas jika Ganjar tidak segera mundur.

Bahkan, kata Jamiluddin, Ketua Umum PDIP itu bisa saja memecat Ganjar lantaran dianggap sudah mendahului keputusannya.

Ia memandang pernyataan Ganjar perihal kesiapannya maju jadi capres, lantaran kader PDIP tersebut sudah memiliki sinyal bakal diusung oleh partai lain.

Namun, lanjut dia, parpol lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar, karena secara moral tidak etis, karena ia masih menjadi kader PDIP.

Sebab menurut Jamiluddin, partai lain yang bakal mendukung ganjar menjadi capres menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres.

"Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader," ujarnya.

Sebelumnya, kader senior PDIP yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden (capres) 2024.

Ganjar mengatakan, demi kepentingan bangsa dan negara, dirinya menyatakan siap menjadi capres. Hal itu disampaikan Ganjar dalam wawancara dengan televisi swasta, Selasa (18/10/2022) malam.

Ganjar mengawali pernyataannya dengan menjelaskan posisi dirinya di dalam dunia politik. Apalagi, dirinya merupakan kader PDIP. Dalam konteks pencapresan, Ganjar melihat ada dua realitas.

"Saya itu anggota partai, tentu saya melihat ada dua realitas. Pertama, saya anggota partai, dan ada proses politik di dalam partai yang harus kita hormati. "Kedua, ada realitas sosial, realitas survei yang memang itu ada," tutur Ganjar.

Untuk itu, Ganjar mengatakan akan memberikan kesempatan kepada partai menentukan dan berkomunikasi. Hal itu dilakukan, kata Ganjar, demi mengambil keputusan yang terbaik.