Artikel.news, Jakarta - Koalisi pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin dikabarkan terbelah akibat isu penundaan Pemilu 2024.

Jangankan di koalisi partai pendukung, di internal kabinet pun tidak satu suara.

Menkopolhukam Mahfud MD pernah menyatakan bahwa di internal pemerintah tak pernah membahas soal isu penundaan Pemilu.

Sementara, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan ada big data yang menyebutkan 110 juta warganet setuju penundaan Pemilu 2024.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (18/3/2022), Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai, terjadi indikasi perpecahan internal koalisi pemerintahan Jokowi.

Di satu sisi, terdapat pihak-pihak yang memaksakan idenya untuk menabrak konstitusi, di sisi lain ada partai pendukung yang menolak tegas gagasan tersebut.

"Perpecahan internal koalisi pemerintahan ini tampak jelas di setengah akhir periode kedua pemerintahan Jokowi ini," kata Umam kepada Kompas.com.

Situasi semakin rumit karena sikap Jokowi cenderung mencari aman dan ingin menyelamatkan muka sendiri atau face-saving strategy.

Ini dibuktikan dari pernyataan Presiden yang bersayap yang mengatakan bahwa dirinya akan patuh pada konstitusi, tapi usulan penundaan pemilu tak bisa dilarang karena menjadi bagian dari demokrasi.

"Presiden mengeluarkan statement-statement bersayap yang seolah sedang memainkan strategi testing the water," ujar Umam.

Menurut Umam, momentum ini bisa menjadi indikator awal bagi pudarnya pamor kekuatan PDI Perjuangan sebagai sponsor utama koalisi pemerintahan.

Jika PDIP tidak mampu mengonsolidasikan ulang partai-partai koalisi, kata dia, maka kegaduhan isu penundaan pemilu ini bakal menjadi awal perpecahan yang menyebabkan partai-partai koalisi menyebar mengikuti kepentingan mereka masing-masing.

"Jika kondisi ini berlanjut hingga membuat loyalitas menteri menjadi goyah, di mana kesetiaan mereka tidak lagi kepada presiden namun kepada partai politik maisng-masing, maka presiden akan segera bertransformasi menjadi pemimpin yang kesepian," katanya.

Oleh karenanya, lanjut Umam, penting bagi Jokowi untuk menegaskan sikapnya soal polemik penundaan pemilu.

Jika presiden diam dan proses politik ini terus bergulir, maka patut diduga dia mendukung usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Agar kontroversi tidak berlanjut, presiden cukup menyampaikan, 'saya minta sudahi wacana penundaan pemilu ini, pemilu tetap akan dijalankan pada 14 Februari 2024 mendatang, sesuai keputusan pemerintah, DPR, dan KPU'," kata dia.

Laporan	:	Supri
Editor	:	Ruslan Amrullah