Jumat, 14 Mei 2021 - 16:22 WIB
The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPR), yang dibentuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengatakan pandemi COVID-19 seharusnya dapat dicegah. Namun, kurangnya kesiapsiagaan membuat virus ini menjadi cepat menyebar.
Artikel.news, Jakarta - The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPR), yang dibentuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengatakan pandemi COVID-19 seharusnya dapat dicegah. Namun, kurangnya kesiapsiagaan membuat virus ini menjadi cepat menyebar.
Dalam laporannya, IPPR menemukan berbagai masalah dalam penanganan COVID-19. Salah satunya WHO dianggap telat dalam mengumumkan keadaan darurat global, padahal sejumlah laporan kasus awal sudah ada sejak Desember 2019.
"Situasi yang kita hadapi hari ini sebenarnya bisa dicegah," kata Ellen Johnson Sirleaf, ketua bersama IPPR, dikutip Detik.com dari BBC, Jumat (14/5/20210.
"Ini karena banyak sekali kegagalan, kesenjangan, dan penundaan dalam kesiapsiagaan dan respons," ujarnya.
Kemudian IPPR juga menganggap pemerintah di berbagai negara terlalu membuang-buang waktu dalam penanganan COVID-19. Mereka tidak segera memberlakukan pembatasan perjalanan ketika wabah virus Corona di China melonjak dan baru bertindak ketika rumah sakit mulai penuh.
Ketika negara-negara seharusnya mempersiapkan sistem fasilitas kesehatan mereka untuk masuknya pasien COVID-19, sebagian besar negara tersebut justru malah berebut peralatan pelindung dan obat-obatan.
"Kepemimpinan politik global tidak ada," ucap IPPR, dikutip dari NPR.
"Kombinasi pilihan strategis yang buruk, keengganan untuk mengatasi kesenjangan, dan sistem yang tidak terkoordinasi menciptakan 'campuran beracun' yang memungkinkan pandemi berubah menjadi bencana krisis manusia," jelasnya.
Kini COVID-19 telah merenggut nyawa lebih dari 3,3 juta orang di dunia.
IPPR pun mengungkap adanya masalah sistemik, WHO tidak memiliki kekuatan untuk menyelidiki dan bertindak cepat ketika dihadapkan pada potensi wabah.
"Misi ahli teknis dapat dikirim ke masing-masing negara hanya dengan izin mereka, dan sistem pra-otorisasi misi belum ditetapkan," kata IPPR.
"Seringkali negosiasi berjalan sangat panjang dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan akses untuk melakukan misi yang diperlukan setelah wabah diberitahukan," tambahnya.
Untuk mencegah pandemi berikutnya, IPPR mendesak pembentukan Dewan Ancaman Kesehatan Global dan sistem pengawasan wabah transparan. Masing-masing negara pun diminta untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi krisis berikutnya.
Laporan | : | Jannah |
Editor | : | Ruslan Amrullah |