Artikel.news, Yogyakarta – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) membawa Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Sulsel studi banding di Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta pada 5-7 Juni 2023. 

Ini sebagai bentuk apresiasi bagi pemenang One Page Summery Competition yang dilaksanakan beberapa bulan lalu di Makassar.

Hari pertama studi banding, Bank Indonesia menggelar diskusi pada Senin 5 Juni 2023 dengan menghadirkan TP2DD pemenang championship TP2DD 2022 dari D.I. Yogyakarta. Kehadiran mereka diharapkan dapat menginspirasi TP2DD Sulsel agar semakin berkembang seperti TP2DD di Jawa.

Acara ini dibuka Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Rudy Bambang Wijanarko yang dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi D.I.Yogyakarta Budiharto Setyawan, serta Asisten Administrasi Setda Provinsi Sulsel yang juga Wakil Ketua Harian TP2DD Provinsi Sulsel, Dr.  H. Tautoto, TR., M.Si.

Menurutnya, instansi pemerintah harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat. Pandemi Covid-19 yang telah berlalu mengajarkan pentingnya kapasitas dan kapabilitas digital.

“Masyarakat menuntut kita untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Tidak heran, transformasi digital menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas pada saat Presidensi G-20 Indonesia 2022 maupun KTT ASEAN 2023,” katanya. 

Sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman 5 Kementerian dan Lembaga mengenai ETPD 2020 lalu, lanjutnya, kehadiran forum TP2DD membuka berbagai peluang sinergi dan inovasi. 

“Jika kita mengingat progres kita dalam 2 atau 3 tahun terakhir, setidaknya di Sulawesi Selatan, banyak inovasi yang pemda dan Bank Sulselbar telah inisiasi, mulai dari awalnya menggunakan kanal seperti ATM atau mesin EDC, kemudian QRIS statis, dan sekarang pemda berlomba-lomba meluncurkan QRIS dinamis,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Tautoto mengatakan, TP2DD Sulsel hadir di Yogyakarta ingin mempelajari implementasi Elektronifikasi Traksaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bangunan (PBB) termasuk memanfaatkan potensi pariwisata, atau smart tourism dalam penerimaan pajak dan retribusi.

“Untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan modern, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah merupakan suatu keniscayaan. Kita semua harus bergerak bersama untuk membangun ekosistem digital. Kolaborasi antara pemerintah daerah, penyedia jasa pembayaran, dan masyarakat perlu terbangun berdasarkan kesadaran perlunya sistem pembayaran yang lebih mudah, murah, cepat dan tepat,” katanya.

Menurutnya, menerapkan elektronikasi secara penuh, bagi pemerintah daerah tentu tidak mudah. Di Sulsel, sebagaimana daerah KTI lainnya, kendalanya banyak antara lain jaringan internet yang belum tersedia secara memadai, biaya sewa jaringan serta pengadaan software dan hardware yang sangat mahal, kemampuan IT pegawai yang masih kurang sehingga harus menggunakan jasa pihak ketiga yang mahal, serta masyarakat pengguna jasa sebagian besar belum cakap menggunakan transaksi digital. 

“Kendala tersebut adalah tantangan, bukan hambatan. Dengan keterlibatan semua pihak, dan komitmen yang sama baik pemerintah maupun swasta, kendala-kendala tersebut akan bisa diatasi secara bertahap,” ujarnya.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut adalah Kepala Badan  Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta Tulus Widayat, Kepala Bidang (Kabid) Pembukuan, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, R.M. Kisbiyantoro, Kepala Bidang (Kabid) Pendataan, Penetapan, dan Pengembangan Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul Asih Triwahyuni, S.STP, M.Si., dan Pemimpin Divisi Treasury Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Munaryati, serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, Wasesa.

Secara bergantian mereka memaparkan tips dalam meningkatkan transaksi nontunai kepada peserta yang berasal dari Bapenda Sulsel, Kabupaten Luwu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Bank Sulselbar.

Dalam pemaparanya, Kepala Bapenda Kota Surakarta Tulus Widayat mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan menjadi patokannya dalam memberikan pelayanan.

“Kita harus berpijak kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Ternyata mereka hanya menginginkan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak ataupun retribusi,” ujarnya.

Ia menambahkan, kemudahan dan digitalisasi dalam pelayanan kepada masyarakat didukung oleh putra Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang berlatarbelakang pengusaha.

Sedangkan Kabid Pembukuan, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, R.M. Kisbiyantoro,  menjelaskan, masyarakat Kota Yogyakarta sebenarnya masih senang dengan pembayaran pajak dan retribusi secara tunai.

Namun karakter tersebut harus diubah dengan memaksa masyarakat termasuk pegawai Pemkot Yogyakarta beralih dari transaksi tunai ke nontunai.
 
Setelah Sekda Pemkot Yogyakarta mengeluarkan surat edaran terkait transaksi nontunai, akhirnya semua pegawai melalui terjun ke dunia digital dengan membuka m-bangking dan mulai terbiasa dengan transaksi nontunai hingga sekarang.

Transaksi digital kemudian diperkenalkan kepada masyarakat khususnya pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah GuMaTon atau kawasan Tugu, Malioboro, dan Keraton. Mereka diperkenalkan dengan Qris atau Quick Response Code Indonesian Standard yakni standar pembayaran menggunakan metode QR code atau kode barcode dari Bank Indonesia. 

Kabid Pendataan, Penetapan, dan Pengembangan Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul, Asih Triwahyuni, menjelaskan, untuk meningkatkan transaski nontunai, pegawai di Kabupaten Gunung Kidul diwajibkan membayar pajak secara nontunai dengan memiliki mobile banking.

Ia menggandeng BPD Gunung Kidul untuk menjaring pegawai yang belum mempunyai mobile banking. Pegawai yang terjaring diminta segera membuat mobile banking dan mendapatkan hadiah langsung setelah login.

Ekosistem digital di Gunung Kidul berjalan lancar karena didukung DPRD dan Bupati Gunung Kidul dengan semboyan Pas Banget atau Pantai Selatan Bangun Ekosistem Digital.

Pemimpin Divisi Treasury Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, Munaryati, membocorkan triknya meningkatkan transaksi nontunai di DIY.

Munaryati mengatakan, Bank Indonesia D.I. Yogyakarta dan BPD Yogyakarta sangat mendukung transaksi nontunai di Yogyakarta. Antara lain dengan memberikan hadiah kepada masyarakat yang melakukan transaksi dengan cara nontunai. 

Pihaknya juga rajin berkolaborasi dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan menggelar berbagai kegiatan dan menyiapkan hadiah hiburan bagi peserta.

Diskusi tersebut berlangsung meriah dengan banyaknya pertanyaan dari peserta TP2DD Sulsel yang ingin mengadopsi trik dan tips dari D.I Yogyakarta untuk diterapkan di Sulsel dengan melakukan berbagai perbaikan.

Laporan	:	Supriadi
Editor	:	Ruslan Amrullah