Artikel.news, Parepare -- Kegiatan Dialog Akhir Tahun 2024 yang mengangkat Perspektif Sang Surya dalam Kancah Kompleksitas Sosial bertema "Nyanyian Kritis Sang Surya", melahirkan beberapa rekomendasi konstruktif untuk penentu kebijakan. 

Dialog yang berlangsung di Kantor Pusat AJPAR, Komplek Mutiara Salemba, Parepare, Selasa (31/12/2024) itu, menghadirkan beberapa narasumber tokoh dan akademisi. Di antaranya Drs H Amran MPd, konsultan usaha AJPAR yang mengulas tentang Transformasi Ekonomi Kerakyatan di Era Digital.

Kemudian Dr Raya Mangsi, Sekretaris PD Muhammadiyah Parepare tentang Muhammadiyah dan Modernisasi. Dr H Ibrahim Fattah, akademisi Universitas Muhammadiyah Parepare tentang Islam dan Disorientasi Berserikat. HA Abd Rahman Saleh dari KAHMI, tentang Demokrasi Kini dan Esok. Serta dipandu oleh Drs Arsyad Baru MAP, Ketua Dekopinda Parepare. 

Dalam ulasannya para narasumber menyoroti sistem demokrasi seolah-olah yang dianut sekarang ini berdampak pada kehancuran tatanan bernegara, dan hancurnya demokratisasi.

Ini terlihat saat legislatif memutuskan suatu UU/Perda atau regulasi cukup atas persetujuan ketua partai saja. Jika para oligarki mampu membeli ketua partai maka mereka bisa mengatur segala sesuatu yang menguntungkan mereka tanpa peran anggota legislatif lainnya.

Di samping itu juga tampak dalam penempatan Menteri hingga eselon ke bawah semua dijadikan jabatan politik. Apatah lagi Kementerian itu dikuasai oleh satu partai politik maka hingga satpam pun bisa berasal dari anggota partai dan yang lebih aneh lagi ada Menteri segala urusan. Bukan Menteri Pertanian melakukan penanam singkong dan ada "Menteri Gojek" mengelola pendidikan. 

Karena itu, direkomendasikan melalui dialog, pertama, dalam demokratisasi ke depan tidak perlu lagi ada partai politik yang dipilih orang orang secara independen sebagaimana memilih dewan pimpinan daerah agar para legislatif bertanggungjawab terhadap kontituennya tidak lagi kepada partai, dan negara bebas tanpa tekanan partai.

Kedua, jika yang pertama belum bisa dilaksanakan, Indonesia cukup dengan dua partai, sehingga satu pemenang dan yang satunya lagi sebagai oposisi.

"Jika ketidakadilan dan penyalahgunaan jabatan pada suatu lembaga atau amal usaha lalu dilakukan pembiaran merupakan awal  terjadi disorientasi terhadap perserikatan, yang pada gilirannya melahirkan ketidak percayaan sebagai warga perserikatan," tegas Amran dalam dialog. 

Amran juga mengulas bahwa kemandirian suatu organisasi atau lembaga minimal memiliki kapasitas SDM, kapasitas sumber daya ekonomi, dan kapasitas kekuasaan. Karena itu, dalam dialog tersebut menawarkan AJPAR sebagai sebuah aplikasi layananan transportasi, konsumen dan driver dalam era transpormasi digitalisasi menjadi salah satu solusi sebagai dampak pada redupnya pasar tradisional, toko, agen distributor, sales bahkan umat yang semakin tidak berdaya.

Hal ini berujung pada meningkatnya PHK, besarnya pengangguran, meningkatnya kemiskinan akibat gempuran produk-produk oligarki dan pihak asing seperti Shopee, Dana, Lazada, Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain. Kesemuanya produk digitalisasi ini adalah milik oligarki dan pihak asing.

Olehnya itu direkomendasikan penggunaan aplikasi AJPAR bagi warga perserikatan karena lebih mudah dan lebih murah dalam pengadaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

Bagi ormas beserta ortomnya agar kemandirian ekonomi dapat tetap terjaga, dapat membentuk suatu supplier dan atau point of sales/toko grosiran untuk melayani toko eceran milik perserikatan melalui aplikasi AJPAR.

Untuk memperoleh harga yang lebih murah, aplikasi AJPAR dapat menyederhanakan jalur distribusi dari supplier utama, jasa pengiriman, point of sales milik ormas, ortom dan koperasi ke bilik kamar konsumen, dan juga menghindari perkenaan PPN 12% ganda dan berulang.