Artikel.news, Parepare - Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe, mengulas tentang kondisi Parepare dan proses recovery pasca bencana banjir yang terjadi Rabu (1/2/2023).

Ulasan itu Taufan Pawe (TP) paparkan di hadapan Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Sulsel, Yusran Paris, saat pelantikan pengurus ISMI Parepare di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Kamis (9/2/2023).

Kegiatan itu dirangkai dengan rapat kerja dan seminar nasional yang dihadiri secara virtual oleh Ketua Umum ISMI Pusat, Ilham Akbar Habibie, putra BJ Habibie, Presiden ke-3 RI. 

"Saat ini Kota Parepare sedang tidak baik-baik saja, bahkan saat ini kondisi warga kita masih sangat terdampak bencana. Beberapa warga kita hingga saat ini masih berada di lokasi pengungsian," ungkap Taufan Pawe  

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini mengemukakan, Parepare berada pada hilir sungai beberapa daerah tetangga, seperti Sidrap, Pinrang, dan Enrekang. Sehingga dengan luapan air di daerah tetangga itulah kemudian berdampak ke Parepare.

"Kami di sini ada dua titik sungai besar yakni Jawi-jawi dan Sungai Karajae. Aliran sungai itu hulunya semua ada di daerah tetangga. Karena dampak itulah sehingga kami bertemu dengan Bapak Gubernur untuk membahasnya. Kondisi ini tidak bisa kita tangani sendiri, harus melibatkan lintas daerah," papar Taufan Pawe. 

Taufan Pawe mengungkapkan, kondisi ini diperparah karena aktivitas pengelolaan lahan di beberapa daerah tetangga, salah satunya Sidrap. "Kami juga sempat bicara dengan Bupati Sidrap kalau kondisi ini diperparah karena masyarakat Sidrap yang melakukan pembabatan lahan untuk menanam jagung. Karena harga jagung yang memang drastis naik, sehingga hal itulah kemudian menjadi motivasi mereka untuk menanam jagung dengan cara menggunduli lahan," terang Wali Kota bergelar doktor ilmu hukum ini.

Namun diakuinya, kontribusi terjadinya banjir ini juga disebabkan oleh aktivitas pengembang yang tidak mematuhi tata kelola lingkungan dengan baik. 

"Kami berharap para pengembang kita memahami kondisi ini, sehingga aturan setiap perumahan untuk hadirkan 20 persen RTH itu betul-betul harus diwujudkan. Inilah yang kita lakukan evaluasi dan sekarang dalam proses recovery," tandas Ketua Ormas MKGR Sulsel ini.