Artikel.news, Makassar -- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menyelidiki terkait kasus dugaan permainan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Kali ini, Polda Sulsel bekerja sama dengan tim auditor dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaudit dan memeriksa beberapa pihak di sejumlah daerah termasuk Kabupaten yang baru disasar yakni Bone.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri, yang dimintai konfirmasi membenarkan perihal itu.

Kata dia, pihaknya tidak main-main dalam kasus tersebut. Karena kerugian negara dianggap cukup besar yakni mencapai Rp100 miliar. Terkhusus, di 4 Kabupaten yang dijadikan sampel penyelidikan dengan total kerugian negara ditemukan hingga Rp20 miliar.

“Kita tidak main-main (kasus BPNT) karena ini memang ada indikasi kerugian negara. Kita baru ambil sampel empat kabupaten itu sekitar Rp20 miliar kerugian negara. Kita tunggu audit kawan-kawan BPK RI,” kata Widoni saat dimintai keterangan, Rabu (23/2/2022).

Komisaris besar polisi ini menyebut, Dalam kasus ini bukan hanya empat kabupaten kota di Sulsel yang didalami terkait penyalurannya. Melainkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sulsel. Hanya saja pihaknya masih menunggu pihak BPK untuk audit kasus tersebut.

“Jadi seperti kita sebutkan tadi sudah ada beberapa yang sudah dikeluarkan. Jadi hampir keseluruhan, 24 kabupaten kota di Sulsel. Capaian (nilai kerugian negara) ini kita sebut tadi bisa sampai Rp100 milliar. Sehingga kami minta kerjasama dengan BPK. Dan kasus ini hanya sisa tunggu audit kawan-kawan dari BPK RI, baru kita bergerak lagi,” terang Kombes Pol Widoni

Sebelumnya, Polda Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap Sekertaris Provinsi (Sekprov) Abdul Hayat Gani terkait kasus korupsi dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kementerian di empat kabupaten di Sulsel.

Abdul Hayat Gani diperiksa sebagai saksi terkait permasalahan program BPNT di Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng dan Takalar.

Yang terbaru, kasus dugaan korupsi BPNT juga terjadi di Kabupaten Bone, sejumlah saksi juga telah diperiksa termasuk mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Andi Promal Pawi, Supplier, dan beberapa agen.