Artikel.news, Makassar – Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Lies F Nurdin, dianugerahi piagam penghargaan atas atas partisipasinya dalam kegiatan pelayanan KB serentak sejuta akseptor. 

Piagam penghargaan yang ditandatangani Kepala BKKBN Pusat, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp OG (K), diserahkan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Rita Mariani, kepada Lies F Nurdin di Rujab Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (16/2/2021).

Selain menyerahkan piagam penghargaan untuk Lies F Nurdin, kedatangan Andi Rita juga untuk membahas sejumlah program yang akan dilaksanakan tahun ini. Pada tahun 2021 ini, BKKBN adalah koordinator dalam percepatan penurunan stunting.

“Salah satu mitra terdekat BKKBN dalam percepatan penurunan stunting adalah Tim Penggerak PKK,” ujarnya, dikutip dari Humas.sulselprov.go.id, Selasa (16/2).

Dalam pertemuan tersebut, Andi Rita juga melaporkan terkait pendataan keluarga. Ia pun meminta dukungan karena pada 1 April nanti akan dilaksanakan pendataan keluarga serentak di seluruh Indonesia.

“Saya mohon ijin, untuk yang pertama didata adalah keluarga Bapak Gubernur,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terkait program pembangunan keluarga, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana. Ke depan, ada berbagai program yang dilakukan BKKBN, yang terintegrasi dengan program yang dilakukan TP PKK. Antara lain, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia.

“Saya minta ke beliau, untuk menjadi Bunda Genre (Generasi Berencana) Sulsel. Ke depan, kita akan terus bersinergi, karena mitra terdekat kami adalah TP PKK,” tuturnya.

Sementara, Lies F Nurdin sebagai Ketua TP PKK siap mendukung program BKKBN. Kami juga siap menjadi partner, apalagi tbanyak program yang akan dilaksanakan tahun 2021 ini. Terutama bagaimana menekan angka stunting, hingga bagaimana menekan pernikahan anak.

“Kalau bisa, kita bekerjasama dengan Kementrian Agama, melibatkan penceramah yang sampai ke desa-desa, sampai ke telinganya anak-anak muda, dan orangtua. Saya juga minta tolong kalau bisa buat video singkat, untuk disosialisasikan ke kabupaten/kota. Karena kabupaten kita banyak yang lakukan pernikahan anak. Seperti Maros, Bone, hingga Gowa. Soal pernikahan anak ini, kadang anak tidak mau, orangtua yang mau. Begitu juga sebaliknya,” jelasnya.