Artikel.news, Pasangkayu - Bupati Pasangkayu, H. Yaumil Ambo Djiwa, S.H., menerima kunjungan resmi perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Pasangkayu dan dihadiri sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Selasa (6/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu, serta Kepala Badan Keuangan Daerah.

Kunjungan dari BPK ini merupakan bagian dari agenda pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga pemeriksa dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam sambutannya, Bupati Yaumil menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini dan menyatakan komitmen Pemkab Pasangkayu untuk terus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari pembinaan dan penguatan fungsi pengawasan. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik," ujar Bupati.

Sementara itu, perwakilan BPK Sulawesi Barat dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dan seluruh jajaran perangkat daerah dalam mendukung proses pemeriksaan maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK. 

Mereka juga memberikan arahan teknis terkait persiapan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024.

Pertemuan berlangsung dalam suasana serius namun konstruktif, dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang melibatkan OPD terkait guna memperjelas beberapa poin penting dalam proses pemeriksaan maupun rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemkab Pasangkayu dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.