Artikel.news, Mamuju - Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Usman Suhuriah memimpin rapat paripurna yang dihadiri langsung Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan Sekretaris Daerah Muhammad Idris beserta sejumlah kepala OPD Pemprov Sulbar, Selasa (27/8/2024).

Agenda rapat paripurna ini adalah penyampaian Jawaban Gubernur Sulbar atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. 

Untuk jawaban dari fraksi Demokrat, dijelaskan mengenai pemenuhan unsur kepatuhan hukum terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD TA. 2024, sampai saat ini telah melalui kajian formil maupun materil yang diamanahkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2024.

Untuk jawaban Fraksi Gerindra dan PIM mengenai turunnya target pendapatan di Perubahan APBD Tahun 2024 khususnya pada sektor Retribusi disebabkan oleh, yaitu; 1. Melihat realisasi dari penerimaan pada semester I sangat jauh dari target sehingga dilakukan penyesuaian potensi target retribusi sampai dengan akhir tahun anggaran; 2. Dukungan anggaran pada OPD pengampu retribusi yang tidak maksimal; 3. Izin operasional untuk akreditasi pengujian yang belum terbit sampai saat ini.

Adapun pandangan Fraksi Golkar Terhadap kenaikan belanja daerah, tentunya telah didasarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan lapangan kerja serta kualitas Pembangunan manusia.

Di akhir sambutannya, Pj Gubernur menyampaikan terima kasih atas atensi lembaga DPRD Sulbar terhadap pengelolaan APBD yang lebih baik.

Menurutnya, tentunya hal ini menjadi tugas bersama, baik Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD maupun DPRD melalui Badan Anggaran untuk mewujudkan APBD yang berkualitas sesuai dengan prinsip penyusunan APBD. 

"Serta menegaskan bahwa sekiranya masih terdapat penjelasan dan jawaban yang diperlukan maka akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang telah di sepakati, baik pada rapat Komisi maupun pada rapat banggar bersama TAPD," ujarnya.