Artikel.news, Sipanggar - Pj. Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan meeting Jabatan Laut dengan Pengarah Jabatan Laut Seluruh Sabah, Tuan Adam Malik, terkait Opinion Kelulusan Kapal Untuk Pelayaran Tanjung Silopo di Sipanggar, Malaysia, Jumat (27/10/2023). 

Hadir Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, Asisten III bidang Administrasi Umum, Jamil Barambangi, Kadisnaker Sulbar, Andi Farid Amri, Kepala Dishub Sulbar, Maddareski Salatin, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Polman.

Pertemuan itu membicarakan progres kesiapan pelayaran perdana internasional dari Tanjung Silopo, Polman, Sulbar menuju Pelabuhan Lahad Datu, Sabah, Malaysia.

Prof Zudan Arif Fakrulloh yang merupakan Ketua Delegasi Indonesia pada BIMP EAGA, memberikan penguatan terkait legal standing operasional Tanjung Silopo dalam persiapan pelayaran internasional.

"Walaupun belum berstatus pelabuhan internasional, pengoperasian Pelabuhan tanjong Silopo berpegang pada pasal 24 PP nomor 20 tahun 2020 tentang angkutan di perairan," kata Prof Zudan.

Pada dasarnya, kata Prof Zudan, Pengarah Jabatan Laut Negeri Sabah Malaysia, Adam Malik telah memberikan persetujuannya untuk persiapan pelayaran dan sangat mendukung kelancaran pelaran perdana ini.

"Hanya tinggal menunggu izin dari Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah, dan akan segera ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya dengan Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, menyampaikan kesungguhannya dalam melanjutkan kembali rencana pelayaran yang sempat tertunda akibat Covid 19 dan proses rehabilitasi dari dua pelabuhan itu. 

"Dengan keterbatasan yang ada, kami tetap berupaya melanjutkan rencana yang sempat tertunda ini," ujar Andi Ibrahim Masdar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Maddareski menjelaskan, pelayaran perdana secara internasional itu bakal meningkatkan status Pelabuhan Tanjung Silopo dari pelabuhan pengumpan menjadi pelabuhan pengumpul.

Karena untuk saat ini Pelabuhan Tanjong Silopo dimanfaatkan sebagai Pelabuhan Embarkasi dan Debarkasi Pekerja Migran Indonesia, sesuai dengan surat Dirjen Perhubungna Laut Nomor AL-308/25/19/IDP-2020.
 
Untuk diketahui, dukungan juga datang dari Konsulat Jendaral RI Kota Kinabalu dan Tawau terkait rencana pelayaran ini, dengan harapan hubungan kedua negara dapat berkembang dalam bentuk kerjasama lainnya. 

Sehingga, mendukung pertumbuhan ekonomi ke dua negara, terlebih lagi pengembangan Pelabuhan Tanjung Silopo, masuk dalam agenda kerjasama subregional BIMP EAGA. 

Dukungan yang sama juga datang dari para pengusaha kapal seperti pemilik kapal KM Cattleya yang megaskan bahwa Pelabuhan Tanjung Silopo memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan dan dapat menaikkan statusnya dari KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) menjadi KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan).(Rls)