Artikel.news, Mamuju - DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Kerja Pansus (Panitia Khusus) terkait Ranperda tentang Tata Niaga Komoditi Perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat yang  dilaksanakan di ruang kerja Komisi I DPRD Sulbar, Selasa (1/3/2022).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Muhammad Hatta Kainang didampingi Wakil Ketua Pansus Andi Muslim Fattah serta anggota Pansus Bonggalangi, bersama mitra kerja yang hadir dari Biro Hukum yakni Afrizal serta staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Di awal rapat, ketua pansus menyampaikan bahwa ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok dalam hal redaksi yang terdapat di ranperda ini yaitu soal perbedaan antara kata komoditas dengan komoditi. Di mana komoditi itu berupa barang mentah sedangkan komoditas merupakan barang jadi yang langsung ke konsumen.

Olehnya itu berdasarkan perkembang kunjungan kerja pansus baik di Jambi maupun di Dirjen Pekebunan, Kementan, terdapat beberapa poin yang menjadi cacatan diantaranya :
1. Revisi judul 
2. Diperlukan kajian ulang dalam rangka menyesuaikan tata niaga 
3. Harus ada pembatasan Komoditas
4. Transparansi pelaksanaan kegiatan
5. Termuat tata cara penetapan harga

Biro Hukum selaku mitra kerja sepakat untuk melakukan perubahan atau revisi (drafting ulang), dan setelah proses drafting, pansus akan bertemu langsung dengan tenaga ahli untuk membahas lebih lanjut. 

Andi Muslim Fattah berharap ranperda ini dapat menjadi produk hukum yang berkualitas dan berdayaguna di kemudian hari.