Artikel.news, Mamuju - Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi melantik dan mengambil sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon dua, Kamis (30/9/2021).

Sejumlah pejabat yang mayoritas pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilantik berdasarkan surat keputusan bernomor 188.45/439/KPTS/IX/2021. Acara pelantikan yang dilaksanakan di aula kantor Satpol PP, kompleks kantor Bupati Mamuju. 

"Format pejabat yang hari ini kita lantik adalah formasi terbaik yang kita miliki saat ini, sehingga saya optimis kinerja OPD dapat lebih meningkat dengan cepat. Semoga optimisme ini tidak bertepuk sebelah tangan, dan mampu dijawab oleh semua pejabat yang telah kita lantik hari ini," kata Bupati Mamuju saat membacakan sambutan tertulis pada kegiatan yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Ado Mas'ud. 

"Bantu saya bersama bapak wakil bupati, karena sepuluh jari kami tidak akan cukup untuk menjadikan Mamuju KEREN sebagaimana yang kita cita-citakan," sambungnya.
 
Namun, Sutinah menegaskan kepada seluruh pejabat bahwa tidak boleh ada visi kepala dinas, yang ada visi pemerintah daerah. Sehingga semua berada dalam satu komando dan satu orientasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Seusai pelantikan, salah seorang pejabat, Basit, yang dirotasi dari jabatan Kadis Kesbangpol menjadi Kadis PUPR, mengatakan, dirinya akan menjawab kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya, terutama dalam menyukseskan target visi-misi Pemkab Mamuju. 
Secara teknis, ia mengagendakan penataan kota dan perbaikan drainase sebagai prioritas utama pelaksanaan tugasnya. 

Namun demikian, untuk memulai tanggungjawab tersebut, pejabat yang baru berusia 42 tahun dan telah malang-melintang di empat dinas sebagai kepala OPD ini akan meminta restu kepada pimpinan daerah untuk melakukan audit terhadap OPD yang ditinggalkannya (kesbangpol). Serta OPD yang baru dipimpinnya (PUPR) sehingga dapat dilakukan evaluasi sejauh mana yang telah dan akan dilakukan kedepan. 

Pejabat lainnya, eks Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Mas Agung, yang dirotasi menjadi staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan sekretariat daerah Kabupaten Mamuju, menilai mutasi dan pergantian posisi pada jabatan adalah hal yang lumrah.

Menurutnya, kinerja seorang ASN tentu tidak bisa dinilai sendiri oleh yang bersangkutan, karena yang memberi penilaian adalah pimpinan. Olehnya itu, dimanapun poisisi yang ditetapkan, maka sebagai ASN harus dapat berfikir positif bahwa hal tersebut tentu adalah yang terbaik dan harus tetap dijalankan dengan penuh tanggungjawab.

Daftar 23 pejabat eselon dua yang dimutasi:
1. Budianto Muin, Kepala BPKAD Menjadi Kepala BPPP
2. Murniani, Kadis Pendidikan Menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan
3. Sahari Bulan, Kadis PP & PA Menjadi Kadis Koperasi UKM
4. Khatmah Ahmad, Kepala BPPP Menjadi Asisten 2
5. Rahmat Tahir, Kadis PTSP Menjadi Kepala Bapenda
6. Mas Agung, Kepala Dinas PMD Menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan
7. Syahrir, Kepala Dinas Perkim Menjadi Sekretaris DPRD Mamuju
8. St. Manuara, Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Menjadi Asisten 1
9. Basit Amri, Kepala Kesbangpol Menjadi Kadis PUPR
10. Jalaluddin Duka, Kadis Koperasi UKM Menjadi Kadis Pendidikan Pemuda Olahraga
11. Abd Rahim Mustafa, Kadis Perkebunan Menjadi Kadis PMD
12. Dahlan, Staf Ahli Bidang Pembangunan Menjadi Kadis Perikanan Dan Kelautan
13. Hasnawati Wahid, Kepala BKPP Menjadi Kadis Pariwisata
14. Artis Effendi, Kadis Kominfo Menjadi Asisten 3 
15. Alwinuddin, Kadis Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan 
16. Tonga, Asisten 1 Menjadi Kadis Kominfo  
17. Hasnawati Syam, Asisten 2 Menjadi Kepala Dinas PTSP
18. Y Gustamin, Asisten 3 Menjadi Kepala Dinas Sosial
19. Lukman Sanusi, Sekretaris DPRD Menjadi Fungsional Umum Sekretariat Daerah
20. Usdi, Kadis Pariwisata Menjadi Fungsional Umum Sekretariat Daerah 
21. Syamsul Suddin, Kadis Kelautan Dan Perikanan Menjadi Fungsional Umum Sekretariat Daerah 
22. Irwan Wahid, Kepala Bapenda Menjadi Fungsional Umum Sekretariat Daerah 
23. HM. Muhtar, Staf Ahli Bidang Politik Menjadi Fungsional Umum Sekretariat Daerah