Selasa, 03 Agustus 2021 - 18:58 WIB
Seluruh pimpinan DPRD yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil kompak hadir pada rapat paripurna pengusulan hak interpelasi DPRD Sulbar terhadap Gubernur Sulbar.
Artikel.news, Mamuju - Seluruh pimpinan DPRD yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil kompak hadir pada rapat paripurna pengusulan hak interpelasi DPRD Sulbar terhadap Gubernur Sulbar.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di kantor sementara DPRD Sulbar di Mamuju pada Senin (2/8/2021). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Suraidah Suhardi, didampingi tiga wakil ketua, yaitu Usman Suhuriah, Abdul Halim dan Abdul Rahim.
Hak Interpelasi dewan ini disetujui oleh semua fraksi di DPRD Sulbar kecuali fraksi Partai Gerindra.
Salah satu inisiator pengusul hak interpelasi, Hatta Kainang dari Fraksi Partai Nasdem, mengatakan, hal yang menjadi dasar utama interplasi adalah karena Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar tidak mau menandatangani SK hibah yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang terdampak bencana di Sulbar.
Menurut Hatta, Sejak Januari hingga Juli 2021, BTT (belanja tak terduga) oleh Pemprov Sulbar baru terealisasi sekitar Rp1,5 miliar, sisa Rp14 miliar lebih yang belum terbelanjakan.
Belanja barang dan jasa dalam APBD 2021, komponen Belanja barang dalam APBD 2021, Rp664.884.485.337,00, realisasi Rp99.011.677.670,00, persentase 14,89 persen. Komponen Belanja hibah dalam APBD 2021 Rp251.491.146.900, realisasi Rp.1.598.301.000,00, persentase 0,64 persen,
Komponen belanja bantuan sosial dalam APBD 2021 Rp 5.273.950,00, realisasi 0. Komponen belanja modal dalam APBD 2021 Rp358.346.816.028,00, realisasi Rp21.887.827.217,00, persentase 6,11 persen.
Komponen belanja bantuan tidak terduga dalam APBD 2021 Rp.15.785.298.144,00, realisasi Rp.1.519.955.875,00 dengan presentase 9,63 persen. Komponen belanja bantuan transfer ke daerah dalam APBD 2021 Rp 178.699.488.147,00, realisasi Rp78.503.765.642,00, persentase 43,93 persen.
"Ini adalah data laporan semester 1 yang diserahkan pada 12 juli 2021," ungkap Hatta.
Sebelum mengtuk palu pengesahan hak Interpelasi, ketua DPRD mempersilahkan semua fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Semua fraksi seperti Fraksi Demokrat, Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura dan fraksi lainnya menyatakan setuju, kecuali fraksi Gerindra.
- 20 Kafilah Sulbar Siap Berlaga di STQH Nasional 2025, Berikut Jadwal Penampilan Peserta
- Dinas Pariwisata Sulbar Terima Kunjungan Putra Kebudayaan Cilik Nusantara
- Kafilah Sulbar Mantapkan Hafalan Hadis Jelang STQH Nasional di Kendari
- Lakukan Penyegaran Birokrasi, Gubernur Sulbar Lantik 39 Pejabat Administrator dan Fungsional
- DKP Sulbar dan Polda Berkolaborasi Bangun Kemandirian Pangan dari Pekarangan
- Bapperida Sulbar Bahas Penyesuaian Anggaran 2026 Bersama Banggar DPRD Pasangkayu
| Laporan | : | Faisal |
| Editor | : | Ruslan Amrullah |
REKOMENDASI
KINI
-
TOPIK
-
POPULAR
- Bibit Kakao Sulbar Kualitasnya Melebihi Standar, Gubernur Apresiasi Kerja Disbun
- Sulbar Jadi Salah Satu dari Tiga Provinsi yang Dapat Mess Patriot Transmigrasi, SDK: Ini Jadi Perhatian Khusus Saya
- Anggota DPR Agus Ambo Djiwa Fasilitasi Gerakan Pangan Murah di Pasangkayu, Siapkan Beras 2 Ton untuk Tiap Desa
- Gerakan Pangan Murah di Pasangkayu Berlanjut, Agus Ambo Djiwa Fasilitasi Pelaksanaan di Desa Doda dan Bulobonggu
- Wagub Sulbar Minta Kinerja Meningkat, Tambahan Gaji untuk Perangkat Desa Disosialisasikan
![Bibit Kakao Sulbar Kualitasnya Melebihi Standar, Gubernur Apresiasi Kerja Disbun]()
-
