Artikel.news, Mamuju - Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulbar, Rayu SE, berharap agar Pemprov Sulbar segera menindaklanjuti semua semua rekomendasi yang ada pada laporan hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga berwenang. 

Lembaga-lembaga tersebut di antaranya BPK-RI, BPKP, Itjen Kementerian teknis, maupun LHP Inspektorat Daerah.

Menurut Rayu, lembaga DPRD memiliki peran vital dalam rangka menentukan berhasil tidaknya program pembangunan daerah melalui pelaksanaan fungsi yang diemban, baik fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan khususnya fungsi pengawasan.

Melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat berperan aktif dalam mengarahkan program pembangunan yang dijalankan pemerintah menuju pembangunan daerah yang berkeadilan berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Kepada gubernur, wagub, dan seluruh OPD, kami meminta agar rekomendasi hasil pemeriksaan itu diseriusi dan ditindaklanjuti dengan baik. Semoga dengan adanya rekomendasi ini, penataan keuangan Pemprov Sulbar bisa menjadi lebih baik," kata Rayu, Minggu (27/6/2021).

Sedangkan terkait opini WTP yang telah diraih pemprov tujuh kali berturut-turut, menurut Rayu, pada dasarnya pihaknya memberikan apresiasi karena bisa dikatakan ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Meski demikian, tetap ada sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian dan diperbaiki ke depan.

Pada Senin (21/6/2021) pekan lalu, Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, menghadiri Pembukaan Pemutakhiran Data Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan di Hotel Ratih, Polman.

Wagub Enny mengharapkan kepada semua entitas kiranya dapat menindaklanjuti semua rekomendasi yang ada pada laporan hasil pemeriksaan. Baik Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  BPK-RI, BPKP, Itjen Kementerian Teknis maupun LHP Inspektorat Daerah.

Kegiatan tahun ini mengusung tema" Peningkatan peran APIP Dalam Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Enny menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan Good Governance dan Clear Government. Ini merupakan  tolak ukur untuk pengadaan dan penyelesaian.

"Kegiatan ini tidak efektif manakala  Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tidak terlaksana dengan baik dan tidak ditindaklanjuti dengan benar, konsekuen, serta bertanggung jawab. Setiap fase kegiatan TLHP akan mengalami kemajuan yaitu semakin banyaknya penyelesaian dari temuan yang tercatat, tetapi juga masih terdapat kelemahan yang sering terjadi di dalam sistem administrasi. karena keterbatasan implementasi dari berbagai aturan dan sumber daya yang tersedia," jelasnya. 

Ia berharap agar semua dapat terselesaikan dengan baik berkat pendampingan Inspektorat, BPK-RI,BPKP, Itjen Kementrian Teknis maupun LHP Inspektorat Daerah Sulbar.