Artikel.news, Mamuju - Komisi III DPRD Sulbar menilai jika kinerja Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya mineral) Sulbar sudah cukup baik di tahun 2020, makanya komisi bidang pembangunan ini mengapresiasi kinerja dinas tersebut.

Hal ini dikemukakan Ketua Komisi III Andi Muslim Fattah saat memimpin rapat dengan dinas ESDM Sulbar, di kantor sementara DPRD Sulbar di Mamuju, Selasa, (20/4/2021). 

Secara umum, rapat ini dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Sulbar tahun anggaran 2020.

Kepala Dinas ESDM Sulbar Amri Eka Sakti menjelaskan prihal capaian program dan realisasi anggaran kepada komisi III DPRD Sulbar. Ia menjelaskan bahwa tahun 2020 lalu pihaknya mengelola anggaran kurang lebih 3 Milyar rupiah. Hasilnya sebanyak 96 persen anggaran tersebut terserap dan dapat dinikmati masyarakat Sulbar.

“Sebenarnya anggaran kami sangat terbatas, meski demikian kami tetap berusaha bekerja maksimal. Program prioritas kami di tahun 2020 yakni bantuan listrik gratis dan pengadaan sumur bor. Semuanya berjalan sesuai target,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, ketua komisi III Andi Muslim Fattah mengapresiasi dan memuji kinerja dinas ESDM Sulbar. Meski demikian politisi partai Golkar itu mendorong agar kinerja dinas ESDM dapat lebih ditingkatkan.

“Bantuan listrik ke masyarakat harus terus kita berikan. Namun data penerima bantuannya harus di perbaiki, kita minta dinas ESDM lebih produktif, tidak lebih banyak kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan perjalanan dinas.”terangnya.

Legislator asal Polman ini mengemukakan, berdasarkan data dari dinas ESDM Sulbar, masih terdapat 40 desa di Sulbar yang belum menikmati aliran listrik, karena itu Ia mendorong agar hal itu menjadi perhatian serius dinas ESDM Sulbar.

Banyak hal yang menjadi rekomendasi komisi III diantaranya soal penelitian pemetaan kebutuhan listrik hingga di tingkat dusun, perbaikan pelaporan administrasi, mendorong pengelolaan energi baru terbarukan dengan memenpaatkan 347 ribu hektare tanah kritis yang ada di Sulbar. 

Muslim juga meminta agar koordinasi dengan pemerintah kabupaten lebih ditingkatkan dan terakhir mendorong agar dinas ESDM dapat memfasilitasi izin usaha pangkalan gas LPG bagi pengusaha. Ini agar tidak terjadi kelangkaan LPG di Sulbar.