Artikel.news, Makassar - Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, membuka Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah, yang dilaksanakan di Claro Hotel Makassar, Kamis (9/11/2023). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Plh. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Rahmat Santoso. 

Para peserta terdiri dari Kepala Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dan operator untuk aplikasi Sipantau.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan aplikasi Sipantau. Aplikasi ini memiliki kelebihan mampu mengetahui perkembangan pelaksanaan Pemilu secara lebih cepat, memiliki ruang kelengkapan dokumen, serta mampu untuk memantau aktivitas dan tanggung jawab dari masing masing daerah.

Kemendagri meyakini teknologi menjadi solusi dalam mengawal kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Dalam laporan pelaksana kegiatan, Plh. Direktur Politik Dalam Negeri Rahmat Santoso, menyampaikan, melalui aplikasi Sipantau, jika ada hambatan dan sebagainya dalam Pemilu, dapat segera terdeteksi dan bisa dikoordinasikan bagaimana mengeliminir berbagai hambatan yang ada. 

"Jadi ini sifatnya sebuah sistem aplikasi yang diaplikasikan dan diinput oleh Kesbang provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Maka dari situ data-data dan beberapa informasi akan dengan mudah diambil dengan teknologi," jelasnya. 

"Ini bukan pemantauan pengawasan tetapi pemantauan tahapan misalnya logistik, kita bekerjasama dengan stakeholder terkait misalnya KPU. Sebagian besar sudah menggunakan aplikasi dan ini kita melakukan bimbingan teknis untuk operator," katanya.

Sementara, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi pemilihan Sulsel sebagai tempat pelaksanaan bimbingan teknis, khususnya untuk Kesbangpol wilayah KTI. 

Ia mengatakan, Sipantau ini adalah instrument untuk pengumpulan data dan informasi tentang situasi perkembangan tahapan Pemilu, selanjutnya didistribusikan pada unit-unit terkait. 

"Misalnya NPHD siapa lagi yang belum. Kalau ada yang belum, maka dia akan melapor ke Kemendagri, kendalanya apa, Inspektorat melakukan apa, jadi sudah ada langkah-langkah penanganan. Begitu juga soal ketersediaan logistik," jelasnya.

"Atau kondisi di Pangkep yang perlu dicermati sebagai daerah kepulauan. Laporan kemarin di KPU Sulsel, itu mereka harus mengirimkan logistik satu minggu sebelumnya. Itu bagaimana kalau hujan dan ombak tinggi," sambungnya.

Ia menegaskan, sukses Pemilu bukan hanya oleh KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),  tetapi terkait ekosistem lainnya.