Artikel.news, Makassar - Legislator Makassar Yeni Rahman menyoroti data yang jadi acuan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) BBM. 

Menurut Yeni, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) rawan menimbulkan konflik sosial lantaran data penerima bantuan sosial (bansos) yang masih butuh dibenahi.

"Di Kota Makassar sendiri tentang bansos itu masih bermasalah, masih berpolemik dengan data-data. Kalau ini lagi digulirkan, saya mengingatkan teman-teman di Dinas Sosial, bahwa hati-hati lagi akan terjadi konflik sosial di bawah," jelasnya, dilansir dari Detik.com, Ahad (11/9/2022).

Menurut legislator Fraksi PKS ini, konflik sosial atas pemberian bansos tersebut bisa dipicu karena tidak tepat sasaran. DTKS Kemensos dianggap perlu diperbaharui karena sering berpolemik.

"Memang ini lagi pendataan, pembenahan data bahwa data DTKS yang selalu menjadi masalah. Dari data DTKS inilah yang menimbulkan masalah, karena pertama, ini terkait masih banyak keluhan masyarakat yang tidak terdata tapi merasa dia berhak," ucapnya.

Anggota Komisi D DPRD Makassar ini melanjutkan, kriteria warga untuk bisa masuk DTKS pun dianggap belum jelas. Dalam hal ini terkait kriteria warga agar bisa menerima bansos.

"Saya pernah tanya warga waktu saya reses, kenapa ini dibilang tidak cocok (dapat bansos), apa dasarnya, (terus dijawab) 'tidak ji, Bu, karena dia bagus rumahnya'. Oh tidak bisa begitu, harus ada rujukan, bukan prakiraan. Jadi saya dorong dinsos bahwa kita harus buka dan transparan soal kriteria yg bisa masuk DTKS dan bagaimana bisa mengakses," urai Yeni.

Padahal persoalan data ini sangat krusial karena terintegrasi dengan jenis bantuan lain. Data itu juga jadi acuan agar Pemerintah Pusat dan Pemkot Makassar bisa saling mengakomodir warga yang memang belum mendapatkan bantuan.

"Harus jelas juga data miskin di Makassar berapa, dan berapa yang sudah ter-cover dalam program PKH (Program Keluarga Harapan) dan BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai). Setelah didapat angka-angkanya kita akan tahu berapa yang bisa diintervensi oleh Pemkot dan Pusat. Jadi data ini yang belum clear," jelasnya.