Artikel.news, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri menyatakan, tidak urgensi atau kedaruratan yang membuat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mesti segera dilakukan. 

Ketimbang melakukan pemindahan IKN, Faisal Basri menyarankan agar pemerintah lebih baik menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini.

Faisal mengatakan, pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan kecenderungan melambat. Pendapatan nasional per kapita merosot dan kembali turun kelas dari negara berpendapatan menengah-atas menjadi negara berpendapatan menengah-bawah. Kecepatan pemulihan ekonomi relatif lambat dibandingkan negara tetangga.

Transformasi ekonomi tersendat karena ekspor masih didominasi oleh komoditas primer seperti CPO, batubara dan smelter nikel. Peranan industri manufaktur terus merosot dan turun sebelum mencapai titik optimal (gejala deindustrialisasi). Pekerja informal lebih besar dari pekerja formal.

Selain itu, penduduk insecure yakni penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin dan rentan miskin, masih lebih dari separuh jumlah penduduk. Faisal juga menyoroti tidak adanya perencanaan terintegrasi antara perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan.

“Apakah pemindahan Ibu Kota sudah sedemikian daruratnya? Tidak,” ujar Faisal dalam diskusi Pusat Kajian dan Analisa Data, dikutip dari Kontan.co.id, Senin (31/1/2022).

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad memproyeksikan, secara umum pertumbuhan ekonomi daerah tujuan pemindahan IKN akan meningkat 0,02 persen. 

Namun jika dilihat secara nasional secara jangka panjang tidak terlalu berpengaruh karena IKN dianggap hanya sebagai pusat pemerintahan yang basisnya konsumsi masyarakat yang tinggal di IKN dan bukan dari kontribusi sektor produktif.

“Ini yang menyebabkan dalam jangka panjang secara ekonomi tidak punya pengaruh, bahkan tidak ada gunanya kalau kita lihat dari simulasi yang kami lakukan, meskipun mungkin ada tambahan investasi riil sebesar 0,21 persen tapi dari sisi ekspor menurun, bahkan impor jauh lebih tinggi,” jelas Tauhid.