Artikel.news, Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bertemu secara virtual dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Senin (15/11/2021) malam waktu AS atau Selasa (16/11/2021) pagi waktu Indonesia.

Tujuan pertemuan ini dimaksudkan untuk menurunkan ketegangan antara dua negara adidaya global ini.

Pada pertemuan itu, Joe Biden menyampaikan kepada Xi Jinping bahwa dia berharap untuk melakukan percakapan yang jujur ​​tentang hak asasi manusia dan masalah keamanan. 

"Mungkin saya harus memulai lebih formal, meskipun Anda dan saya tidak pernah seformal itu satu sama lain," kata Biden kepada Xi dalam pembicaraan paling ekstensif sejak Biden menjabat presiden pada awal tahun ini, dilansir dari dw.com, Selasa (16/11).

Kedua pemimpin ini pernah melakukan perjalanan bersama ketika keduanya masih menjabat sebagai wakil presiden dan saling mengenal dengan baik.

"Saya sangat senang bertemu teman lama saya,” kata Xi kepada Biden.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Cina atas pertemuan ini, Xi menekankan bahwa hubungan Cina-AS yang "sehat dan stabil" diperlukan untuk "memajukan perkembangan kedua negara dan untuk menjaga lingkungan internasional yang damai dan stabil".

"Cina dan AS harus saling menghormati, hidup berdampingan dalam damai, dan mengupayakan kerja sama yang saling menguntungkan," kata Xi.

Biden mengatakan bahwa kedua pemimpin harus memastikan hubungan mereka tidak mengarah ke konflik terbuka. 

Dia pun berjanji untuk menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian Washington, termasuk hak asasi manusia dan isu-isu lain di kawasan Indo-Pasifik.

Setelah sambutan pembukaan, Biden dan Xi memulai pembicaraan pribadi tentang berbagai masalah pelik yang telah meningkatkan ketegangan antara kedua belah pihak.

AS dan Cina, ekonomi terbesar di dunia, kerap berseberangan terhadap sejumlah masalah, termasuk penanganan pandemi Covid-19.

Juga berseberangan dalam hal perdagangan, teknologi dan persyaratan kompetisi, sikap Beijing di Laut Cina Selatan dan terhadap Taiwan, serta pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong dan Xinjiang.