Artikel.news, Makassar -- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berencana untuk menonjobkan Ketua RT/RW, namun mendapat penolakan dari Fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar.

Seperti halnya fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketahui juga ikut menolak kebijakan tersebut. Namun, fraksi PPP tak ingin mencampuri lebih dalam rencana Wali Kota Makassar menonaktifkan ketua RT dan RW.

Anggota Fraksi PPP,  Rachmat Taqwa menyebut, penonaktifan tersebut sejauh ini masih sebatas wacana. Belum terlaksana, belum juga berjalan.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto sebelumnya berkilah, pemilihan baru ketua RT dan RW baru dilakukan 2022. Akan tetapi, pihaknya terlebih dahulu akan menonaktifkan seluruhnya. Nantinya, kata dia, pihaknya akan menunjuk pelaksana tugas RT dan RW yang ditetapkan dalam SK Wali Kota.

“Lantas apa yang mau diawasi? Apa yang yang harus dikritisi? Kan belum juga diputuskan. Belum juga berjalan keputusannya,” ucap Rachmat

Fraksi PPP juga telah menggelar pertemuan dengan Wali Kota Danny. Mendengar langsung penjabaran dan alasan di balik wacana tersebut.

“Kami telah mendengar langsung penjelasan Pak Danny. Sejauh ini logis. Kami akan lihat dan awasi implementasi di lapangan. Jika ada pelanggaran, pasti kami kritisi. Tapi kan ini diputuskan saja belum, bagaimana mau dikritisi,” tandas Anggota Komisi Hukum dan Pemerintahan itu.

Sebagai tindaklanjut penolakan 7 fraksi di DPRD termasuk PPP, pihaknya akan mengkaji secara mendalam aspirasi para Ketua RT/RW.

“Aspirasi itu akan kami kaji ulang. Kita tidak bisa hanya mendengar dari satu pihak (Ketua RT/RW). Tapi juga harus mendengar argumen dari pengambil kebijakan (wali kota). Supaya fair. Kita akan awasi sama-sama,” tegas Rachmat.

Perlu diketahi tujuh fraksi tersebut yang ikut menolak yakni Demokrat, PAN, Golkar, PKS, PPP, PDIP dan NIB.