Artikel.news, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, keberpihakan pemerintah dan industri perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penyaluran kredit ke UMKM yang masih kecil.

"Kita akui keberpihakan kita khususnya perbankan dan pemerintah kepada UMKM ini belum maksimal," ungkapnya dalam Webinar Shopee bertajuk UMKM Indonesia Menuju Pasar Global, Senin (14/6/2021), dilansir dari Liputan6.com.

Bahlil melanjutkan, di 2019 total kredit perbankan Indonesia mencapai angka Rp6.000 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp300 triliun untuk membiayai investasi luar negeri dan sisanya Rp5.700 triliun untuk membiayai investasi dalam negeri.

Sedangkan, alokasi yang diberikan kepada UMKM hanya 18,2 persen. Angka tersebut setara Rp1.127 triliun dari total kredit Rp6.000 triliun.

"Jadi, tahu tidak berapa untuk UMKM? Itu tidak lebih dari Rp1.127 triliun atau setara dengan 18,2 persen," terangnya.

Setelah diamati, lanjut Bahlil, faktor utama rendahnya realisasi kredit tersebut akibat dari banyaknya jumlah UMKM di Indonesia yang masih informal. Yakni mencapai angka 53 juta unit.

"Sehingga syarat yang diinginkan oleh perbankan belum terpenuhi," jelasnya.

Oleh karena itu, Kementerian Investasi berkomitmen untuk membantu sebanyak mungkin UMKM bertransformasi dari informal menjadi formal. Diantaranya dengan mempermudah proses perizinan berusaha yang juga bisa dilakukan secara online.

"Apalagi sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja," ujarnya.