Artikel.news, Makassar - Larangan mudik telah dikeluarkan pemerintah melalui surat edaran Nomor 13 tahun 2021.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mencegah terjadinya lonjakan Covid-19 di Sulsel, setelah idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Ketua APINDO Sulsel, La Tunreng mengatakan, larangan mudik akan mematikan pergerakan transportasi.

"Selama ini dilarang mudik sama saja transportasi dikurangi rejekinya, kalau dibiarkan tetapi protokol kesehatannya diprioritaskan saya kira tidak ada masalah mudik, supaya transportasi bisa bergerak," ujarnya, Senin malam ( 9/4/2021).

Ia mengatakan, dampak dari larangan mudik ini juga dapat membunuh perekonomian, sebab tidak adanya pergerakan ekonomi di masyarakat.

"Kalau mereka mudik akan mengeluarkan uang transportasi dan menghidupkan lapak-lapak pengusaha kecil menengah sehingga ada siklus yang tidak terputus," terangnya.

"Nah, kapan dilarang berarti sama saja mematikan ekonomi, pemerintah melarang dunia usaha bergerak sama saja menghindari adanya pendapatan," tambahnya.

Industri transportasi sendiri dapat memberi kontribusi pada peningkatan ekonomi Sulsel sebesar 23 persen.

"Sebenarnya semenjak adanya kelonggaran memberikan kontribusi di BPS itu sangat tinggi, dia bisa mengsuplai sampai 23 persen, karena barang yang diangkat dan orang yang diangkut ojek online yang bergerak semua itu sangat besar," kata La Tunreng.

Ia meminta, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut dapat melindungi para pengusaha.

"Kita hanya meminta agar kabijakan itu bisa melindungi dunia usaha, caranya dengan melindungi jangan larang menjual, kalau menjualkan tidak ada transaksi kalau tidak ada transaksi ekonomi akan macet," tutupnya.