Oleh: Dr. Drs. Parman Parid, MM
Mantan Ketua KONI Parepare 2 Periode 

Penurunan peringkat KONI Sulawesi Selatan pada PON XXI (Aceh-Sumut) merupakan pukulan berat untuk dunia olahraga di Sulsel. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pembinaan olahraga di daerah ini, dan ini tidak boleh dibiarkan, seakan akan ini hal biasa. 

Selaku mantan Ketua KONI Kota Parepare, penulis sangat memahami bahwa olahraga itu sangat membutuhkan kesungguhan, kepedulian dan juga anggaran yang besar.

Dan penulis juga sependapat dengan Bapak Andi Amran Sulaeman pada saat memberi arahan pengurus KONI Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan di Novotel setelah Ketua KONI terpilih empat tahun silam.  

Beliau mengatakan bahwa kalau anda berani menjadi Ketua KONI sekarang berarti anda harus berani berada pada peringkat 2 atau peringkat 3, bahkan beliau memberikan tips dan caranya secara panjang lebar. Bahkan beliau sempat mengatakan bahwa kalau Sulawesi Selatan masuk peringkat 11 sekarang dan itu diperoleh dengan tiga atau empat kali latihan dalam satu minggu, maka pengurus sekarang harus berani menjadwalkan atlet untuk latihan sebanyak 6 atau 7 kali dalam seminggu untuk bisa juara, minimal peringkat 3. 

Penurunan yang drastis dalam peringkat ini menjadi indikator bahwa pengelolaan dan manajemen strategi olahraga di Sulsel tidak berjalan efektif, sehingga tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan prestasi atlet di ajang nasional.

Kemudian muncul pertanyaan apakah saat Bapak Andi Amran Sulaiman memberi arahan tersebut mereka serius atau hanya sekadar senang karena sudah terpilih menjadi pengurus KONI Provinsi, Wallahuaklam. 

Padahal beliau mantan Mentan saat itu dan sekarang jadi Mentan lagi sangat semangat dan berharap bahwa prestasi olahraga di SulSel pada PON Aceh-sumut adalah prestasi yang super yang bisa membanggakan Sulawesi Selatan.

Tapi sudahlah bahwa menurut pengamatan penulis ada beberapa faktor yang mungkin diabaikan sehingga terjadi penurunan peringkat tersebut. Di antaranya bahwa kurangnya pembinaan atlet berkelanjutan, karena menurut pengalaman kami memimpin KONI selama dua periode di tingkat daerah (Kota Parepare), jika program pembinaan atlet tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, hasilnya akan terlihat dalam penurunan performa atlet apalagi di ajang besar seperti PON. Termasuk atlet-atlet muda yang kurang mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang tepat akan kesulitan untuk bersaing dengan daerah lain yang lebih serius pembinaannya. 

Yang kedua bahwa manajemen dan organisasi yang lemah, penurunan peringkat juga bisa mencerminkan lemahnya manajemen dalam organisasi KONI Sulsel.

Koordinasi yang buruk, perencanaan yang kurang matang, dan pengelolaan anggaran yang tidak efektif dapat berdampak langsung pada persiapan dan performa para atlet termasuk di dalamnya menempatkan pengurus yang tidak kompeten yang hanya berdasarkan kedekatan atau ajang balas jasa karena jadi tim sukses pada saat suksesi. 

Ketiga bahwa kurangnya dukungan finansial,  sumber daya yang terbatas, baik dalam hal fasilitas, peralatan latihan, maupun dana untuk pelatihan dan pengiriman atlet ke ajang-ajang pemanasan, dapat membatasi perkembangan atlet. 

Jika KONI Sulsel tidak mampu memberikan dukungan yang cukup, maka prestasi atlet pun akan sulit maksimal.

Keempat persaingan daerah lain yang meningkat. PON adalah ajang kompetitif, di mana daerah-daerah lain juga terus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga mereka. Jika KONI Sulsel tidak mampu mengikuti laju perkembangan ini, maka daerah lain akan melampaui mereka dalam perolehan medali.

Penurunan perolehan medali dari peringkat 11 ke peringkat 16 adalah peringatan keras bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan olahraga di Sulsel. Pembenahan dari sisi pembinaan, perencanaan, hingga pendanaan menjadi penting agar ke depan Sulsel dapat kembali bersaing di ajang olahraga nasional seperti PON. Dan yang lebih penting bahwa perlu dipikirkan oleh KONI Kabupaten Kota, Pengprov Cabang Olahraga yang mempunyai hak suara untuk mempertimbangkan memberikan sanksi kepada pengurus KONI yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau sudah perlu diadakan Musprovlub dengan tidak mengulang kesalahan Musprovlub yang lalu, menempatkan pengurus yang tidak kompoten dengan memilih ketua atas dasar pesanan. "Wallahu a'lam bishawab".