Artikel.news, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan kembali membuka ekspor CPO dan minyak goreng pada 23 Mei 2022. 

Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, maupun tenaga pendukung lainnya.

“Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat agar pasokan terpenuhi dan terjangkau,” ujar Jokowi, dilansir dari Tempo.co, Kamis (19/5/2022).

Pemerintah sebelumnya melarang ekspor CPO dan minyak goreng per 28 April 2022. Kebijakan diambil untuk menjaga stabilias harga dan pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Jokowi menyebut berdasarkan pantauan di lapangan dan laporan berbagai pihak, pasokan minyak goreng saat ini terus bertambah. Kebutuhan nasional minyak goreng curah sekitar 194 ribu ton per bulan telah tercukupi.

“Setelah adanya pelarangan ekspor April, pasokan 211 ribu ton per bulan melebihi kebutuhan nasional bulanan kita. Selain itu terdapat penurunan harga ratarata minyak goreng nasional,” kata Jokowi.

Harga minyak goreng curah pun diklaim telah turun. Bila sebelum larangan ekspor harganya berkisar Rp 19.800 per liter, kini harga minyak berada di rentang Rp 17.200-17.600.Reporter: Bisnis.com
 
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) langsung menanggapi kebijakan Jokowi mencabut larangan ekspor CPO tersebut.

Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono menilai pembukaan keran ekspor akan membuat produksi kelapa sawit kembali bergairah.

“Gapki sangat berterimakasih kepada pemerintah khususnya kepada Presiden Jokowi yang telah membuka kembali izin ekspor per tanggal 23 Mei 2022. Karena memang kondisi real di lapangan sudah sangat sulit karena tangki-tangki sudah mulai penuh, berharap dengan dibuka produksi sawit dapat mengalir kembali,” ujar Eddy Martono.

Eddy menyatakan pengusaha telah menunggu kebijakan pembukaan ekspor CPO dan minyak goreng. Ia menilai volume maupun nilai ekspor komoditas sawit bakal kembali naik di tengah meningkatnya kebutuhan banyak negara terhadap CPO.

Adapun Gapki akan melakukan koordinasi dengan negara importir ihwal pengiriman komoditas. Kapal-kapal yang biasa mengangkut minyak goreng dan CPO, kata dia, perlu persiapan untuk melakukan pemberangkatan barang.

“Tergantung dengan kesiapan kapal, sebab kemarin sempat terhenti dengan larangan. Eksportir akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dgn importir utamanya masalah pengangkutan yang tidak bisa dadakan,” katanya.