Artikel.news, Jakarta -- Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, mempertanyakan kebijakan pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 100 ribu per bulan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga minyak goreng (migor).

Sebab yang ia ketahui kebijakan itu diambil dari program reguler bantuan sosial Kemensos.

"Kalau itu benar, berarti kebijakan itu hanya 'membuat judul baru'. Rencana Kegiatan dan dananya sudah ada dalam anggaran Kemensos sejak awal tahun anggaran, dan tentu sumber dananya dari APBN," kata Amin, dilansir dari Republika, Seni (4/4/2022).

"Kalau itu yang terjadi, maka tidak nyambung antara krisis migor dan solusi yang dilakukan Pemerintah. Para pelaku usaha yang menjadi sumber penyebab krisis tetap tidak tersentuh," sambungnya.

Politikus PKS itu meminta Pemerintah menyelesaikan krisis migor secara komprehensif dan sistemik. Pemerintah diharapkan memulai penyelesaian krisis migor dari sumber masalahnya.

"Semua sudah tahu akar masalah krisis migor ini yaitu para pengusaha yang menguasai bisnis migor dari hulu sampai hilir tidak mau menjual sebagian kecil produknya dengan harga yang ditetapkan pemerintah untuk rakyat kecil. Kalau Permendag No. 6 tahun 2022 tentang DMO 20 persen dan DPO untuk CPO dan Olein dilaksanakan dengan baik tidak akan krisis Migor," jelasnya.

Namun ia mengatakan, setelah diterbitkan Permendag Nomor 11 tahun 2022, kenyataannya migor curah dengan harga Rp 14.000 per liter sampai saat ini masih langka. Bahkan di beberapa daerah harganya berkisar Rp 19.000 per liter.

"Saya mendukung MAKI yang melaporkan sembilan pengusaha Migor ke KPPU dan menggugat Menteri Perdagangan yang menghentikan pengusutan terhadap mafia Migor," tegasnya.

Sebelumnya Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) migor sebesar Rp 100 ribu setiap bulannya. Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan sekaligus pada April 2022 sebesar Rp 300 ribu untuk periode April, Mei, dan Juni. Bantuan ini akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta kepada 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.

“Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait BLT minyak goreng di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4/2022).