Artikel.news, Parepare -- Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kota Parepare, kini sudah memasuki tahap Coaching Clinic IV sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parepare.

Dukungan Ketua TAPD dalam hal ini Sekretaris Daerah Parepare dinilai penting terutama untuk mendorong pelaksanaan paket kebijakan sanitasi yang disebut Karajae. Karajae adalah akronim dari Kolaborasi untuk mewujudkan capaian implementasi sanitasi.

Pembahasan Dukungan Ketua TAPD, Paket Kebijakan Karajare, dan Coaching Clinic IV berlangsung di ruang rapat Sekda Parepare, Kamis (13/11/2025), yang dihadiri langsung Sekda Amarun Agung Hamka, Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun, jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait, para stakeholder, di antaranya Pertamina Parepare yang dihadiri oleh Muh Agung Endriyanto selaku Fuel Terminal Manager, perwakilan Bank Sulselbar, hingga Ketua BAZNAS Parepare Irwan Yusuf Caco.

Hadir dari Pemprov Sulawesi Selatan, yakni Bappelitbangda, serta dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian PU Sulsel sekaligus Konsultan Fasilitator PPSP Provinsi Sulsel, Andi Rista Tanrasula beserta jajaran.

Sekda Amarun Agung Hamka dalam kesempatan itu menekankan, saat ini dibutuhkan implementasi yang nyata dari pelaksanaan SSK melalui program PPSP.

"Saat ini adalah fase implementasi. Karena kondisi keuangan Parepare, ditambah tahun 2026 terjadi pemotongan TKD sehingga dibutuhkan dukungan mitra BUMN di Parepare," ujar Hamka, sapaan Sekda.

Hamka mengemukakan, dukungan BUMN nantinya akan menjadi bahan laporan ke pemerintah pusat saat dilakukan evaluasi kepala daerah.

"Setiap tahun kepala daerah dievaluasi, saat itu kami akan laporkan bentuk dukungan BUMN di Parepare terhadap program nasional. Karena itu kami butuh partisipasi mitra strategis BUMN dan para stakeholder," ungkap Hamka.

Hamka mengulas bahwa kolaborasi yang dibutuhkan bukan hanya investasi sosial, tapi juga kontribusi jangka panjang untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Termasuk sanitasi ini turut berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakat.

Karena itu paket kebijakan sanitasi Karajae adalah salah satu langkah nyata membangun kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan sanitasi ideal dan representatif di Parepare.

Melalui paket kebijakan Karajae ini didorong partisipasi melalui kolaborasi untuk mewujudkan capaian implementasi sanitasi di antaranya, melalui hibah tangki septik bagi MBR dan wilayah stunting, layanan lumpur limbah terjadwal (LLTT), kerja sama kemitraan untuk cicilan retribusi sedot tinja, peningkatan sarana dan prasarana ALD, penggalangan CSR dan BAZNAS, serta pembinaan KSM Ipal terbangun.

Kemudian paket ini juga mendorong komitmen stakeholder dalam pengelolaan sampah, peningkatan layanan persampahan, mengaktifkan TPS3R dan Bank Sampah, peningkatan sarana dan prasarana persampahan, penyiapan lembaga pengelolaan persampahan, hingga award atau penghargaan untuk Kelurahan mandiri persampahan.

Karena itu, Hamka mendorong setiap OPD lingkup Pemkot Parepare menjadikan sanitasi sebagai prioritas kerja dan perencanaan tahunan. 

Hamka mengingatkan, sanitasi berhubungan dengan semua aspek kehidupan termasuk penyakit rentan. Sanitasi tanggung jawab bersama. Karena itu, dukungan dari luar pemerintah juga dibutuhkan. Penting Forum CSR di Parepare diaktifkan kembali. Dan melalui Coaching Clinic IV dirumuskan aksi nyata yang bisa dikawal bersama.

"Setiap OPD harus cerdas dalam mengelola  sumber daya yang terbatas. Dibutuhkan kerja sama mitra kerja dalam bentuk CSR atau program kolaborasi. Juga dibutuhkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk perubahan perilaku. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif saat implementasi di lapangan," tegas Hamka.

Laporan	:	Risal
Editor	:	Ruslan Amrullah