Artikel.news, Parepare -- Jelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat Kelurahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare, langsung melakukan koordinasi dengan Bawaslu Parepare.

Koordinasi ini dinilai penting karena Musrenbang direncanakan pada Januari 2024, yang bertepatan dengan momen kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden.

Sekretaris Bappeda Parepare, Dede Alamsyah Wakkang, yang melakukan koordinasi diterima langsung Ketua Bawaslu Parepare, Muh Zainal Asnun, di Kantor Bawaslu Parepare, Senin (18/12/2023).

Di hadapan Ketua Bawaslu, Dede mengatakan, koordinasi ini atas petunjuk Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, untuk mengantisipasi agar pelaksanaan Musrenbang aman tidak bersentuhan dengan nuansa kampanye.

"Karena itu, kami melakukan koordinasi awal dengan Bawaslu meminta petunjuk dan arahan, apa-apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan saat Musrenbang nanti," kata Dede.

Dede mengemukakan, Musrenbang Kelurahan dijadwalkan pada Januari 2024, sesuai tahapan, karena setelah itu ada Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kota.

Dede mengungkapkan, Musrenbang Kelurahan digelar di 22 Kelurahan di Parepare, dengan peserta pihak Kelurahan terkait, Ketua RT, Ketua RW, LPMK, beberapa forum, elemen masyarakat dan stakeholder terkait.

"Biasa juga dihadiri oleh anggota DPRD dari Dapil di wilayah itu. Inilah kami koordinasikan bagaimana teknis dan aturannya untuk mengantisipasi agar pelaksanaan Musrenbang tidak bernuansa kampanye," ungkap Dede.

Dede menekankan, karena Musrenbang Kelurahan biasanya berlangsung seminggu, karena musim kampanye dipadatkan menjadi dua atau tiga hari saja. Jajaran Bappeda, kata Dede, termasuk Kepala Bappeda akan turun full tim berbagi tugas di setiap Kelurahan untuk mempercepat proses pelaksanaan Musrenbang.

Ketua Bawaslu Zainal Asnun mengapresiasi dan merespons positif koordinasi yang dilakukan Bappeda. "Kami sambut baik koordinasi ini, kalau bisa hadirkan Bawaslu untuk berbicara dan mensosialisasikan UU Pemilu, mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan di Musrenbang nanti," harap Zainal.

Zainal menegaskan, kalaupun di Musrenbang nanti hadir anggota DPRD berstatus incumbent maupun Caleg, harus dalam kapasitas peserta pasif. Tidak boleh bersuara yang bernuansa kampanye.

"Intinya kami siap bersinergi. Panwas di Kecamatan juga bisa dilibatkan. Dan sebaiknya sebelum Musrenbang, kami diundang membahas Juknis Musrenbang, agar ada kesepahaman persepsi, sehingga pelaksanaan Musrenbang berlangsung tertib, aman, dan lancar, jauh dari nuansa kampanye," tandas Zainal.