Artikel.news, Parepare -- Jajaran pengurus Markas Cabang (Macab) Laskar Merah Putih (LMP) Kota Parepare melakukan silaturahmi atau audiens resmi perdana dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali.

Jajaran pengurus LMP yang dipimpin Ketua Umum H Syamsul Latanro (HSL) diterima langsung Pj Wali Kota Akbar Ali di ruang rapat Wali Kota Parepare, Senin (20/11/2023).

Di hadapan jajaran pengurus LMP, Akbar Ali mengapresiasi dan merespons positif setiap masukan yang diberikan oleh LMP.

Masukan-masukan dari LMP itu, seperti diungkap Syamsul Latanro adalah tentang pentingnya netralitas ASN menghadapi Pemilu dan Pilkada, serta urgensinya segera pengisian jabatan Inspektur Kota definitif untuk peningkatan pengawasan kepada ASN.

Akbar Ali meyakinkan, semaksimal mungkin siap mengakomodir setiap masukan dari LMP. Namun dia tidak ingin salah langkah dan gegabah dalam mengambil keputusan, karena itu rambu-rambu aturan harus tetap dipatuhi.

"Terkait masukan dari pak ketua (Syamsul Latanro) untuk pengisian Inspektorat, karena pejabat saat ini dirangkap oleh Sekda sebagai pelaksana tugas, tentu tidak begitu maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Insya Allah segera kita isi Inspektorat," kata Akbar Ali.

Terkait masalah netralitas ASN, turut menjadi atensi serius Akbar Ali. Dalam setiap kesempatan, Akbar Ali sudah memperingatkan (warning) seluruh jajaran ASN Pemkot Parepare harus dalam posisi netral. Terutama para guru yang paling mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik, Akbar Ali sudah menekankan, tidak boleh ada politisasi guru, karena ada konsekuensi yang menunggu jika dilanggar.

Terkait masalah netralitas ASN ini juga, Akbar Ali menyinggung tentang Camat Bacukiki yang dilapor oleh elemen masyarakat atas dugaan pelanggaran netralitas dan kode etik ASN, itu diserahkan sepenuhnya ke Bawaslu untuk menangani.

"Kita percayakan Bawaslu tentukan pelanggaran atau tidak. Silakan panggil yang bersangkutan untuk diperiksa apakah melanggar netralitas ASN atau tidak. Hasil dari Bawaslu nanti yang menentukan apakah saya nonaktifkan atau tidak, sambil menunggu rekomendasi turun dari KASN ke pembina kepegawaian (Wali Kota), apakah dicopot atau turun pangkat, dan lainnya. Tugas saya yang mengeksekusi, tapi tidak boleh gegabah," tegas Akbar Ali yang juga Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri ini.

Andi Asrida dari LMP dalam pertemuan itu juga menyinggung tentang pelaksanaan proyek pembangunan di Parepare, yang disinyalir ada istilah "ketua kelas" yang bertugas mengatur paket-paket proyek, serta sinyalir adanya "fee" mengalir dalam penentuan pekerjaan paket proyek tersebut.

Sementara elite LMP lainnya, Sappe menekankan tentang perlunya pengembangan  destinasi wisata di Parepare, di samping destinasi yang ada saat ini. 

Akbar Ali merespons masukan itu menegaskan, bahwa selama kepemimpinannya tidak ada lagi istilah ketua kelas, tidak ada fee-fee tertentu, rekanan cukup bekerja baik sesuai ketentuan.

"Insya Allah selama kepemimpinan saya tidak ada itu persen-persen, tidak ada itu ketua kelas-ketua kelas. Karena saya ini tidak ada beban politik, jadi saya minta rekanan bekerja selurus-lurusnya saja, laksanakan pekerjaan dengan baik, dengan batas keuntungan maksimal berdasarkan kepatutan dan kewajaran," ingat Akbar Ali. 

HSL merespons positif penegasan Akbar Ali. HSL bersama jajaran LMP yakin dengan komitmen Akbar Ali, indikasi praktik-praktik seperti itu tidak terjadi lagi di Parepare.

"Kami senang dengan penjelasan Pak Wali Kota. Kami apresiasi tinggi. Kami tidak ingin jangan sampai Pak Wali tinggalkan Parepare, imej itu (ketua kelas dan fee proyek) tetap ada. Tapi kami yakin dengan komitmen Pak Wali Kota, praktik-praktik seperti itu tidak akan terjadi lagi," tandas mantan Wakil Ketua Partai Golkar Parepare ini.