Sabtu, 11 November 2023 - 13:52 WIB
Masyarakat dari berbagai elemen di Kota Parepare menyatu untuk memberi dukungan kepada Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali beserta jajarannya dalam menuntaskan segala bengkalai sehingga terwujud pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan berpihak ke masyarakat (good governance).
Artikel.news, Parepare -- Masyarakat dari berbagai elemen di Kota Parepare menyatu untuk memberi dukungan kepada Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali beserta jajarannya dalam menuntaskan segala bengkalai sehingga terwujud pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan berpihak ke masyarakat (good governance).
Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Pemerhati Parepare (JMPP) ini diiniasi oleh beberapa tokoh Ormas, LSM/NGO di antaranya Amran Ambar, Ketua Dewan Penasihat Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisariat Cabang Parepare, Jamaluddin AS Ketua LP-KPK Parepare, Ruslan Amin Wali Kota Lira Parepare, Hisbullah juga dari Lira, Rosdar dari LP-KPK, Mulyadi LSM Fokus hingga Rahman Saleh yang membawa Forum Masyarakat Bahagia.
Amran Ambar mengatakan, jaringan masyarakat ini hadir berangkat dari perhatian dan keprihatinan terhadap berbagai permasalahan di Parepare yang belum tertuntaskan. Mulai dari dugaan korupsi kasus dana Dinas Kesehatan Parepare hingga yang terkini beberapa barang atau aset milik Pemkot Parepare yang belum diketahui status dan keberadaannya pasca Wali Kota sebelumnya, Taufan Pawe lengser.
"Kami tidak ingin menimbulkan fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, karena itu barang-barang milik pemerintah yang berada di pihak lain itu harus jelas statusnya. Kalau itu sudah sah milik mereka silakan diambil, tapi kalau itu masih milik pemerintah tolong dikembalikan," kata Amran, Sabtu (11/11/2023).
Beberapa barang atau aset milik Pemkot Parepare yang kabarnya belum diketahui statusnya itu seperti beberapa unit mobil dinas dan barang-barang lainnya.
Ruslan Amin menekankan, barang-barang yang belum diketahui statusnya itu yang akan diusut, didata, termasuk dipertanyakan ke pihak terkait Pemkot Parepare, agar jelas dan transparan.
Sementara Rahman Saleh menyebutkan, pada era reformasi dulu dibentuk Komisi untuk Orang Hilang (Kontras) untuk mencari para aktivis yang dikabarkan hilang diculik, di Parepare bisa dibentuk Komisi Barang Hilang untuk menelusuri keberadaan barang-barang milik Pemkot tersebut.
Amran mengungkapkan, langkah awal setelah terbentuknya jaringan masyarakat ini akan menemui atau audiens dengan Pj Wali Kota. "Kami akan bersilaturahmi dengan Bapak Pj Wali Kota untuk menyatakan komitmen mendukung dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Niat kami murni berangkat dari perhatian dan keprihatinan terhadap berbagai permasalahan yang ada, sehingga kami tergerak untuk menyelamatkan dan memberikan solusi," tandas mantan birokrat Pemkot Parepare ini.
Laporan | : | Wahyu |
Editor | : | Ruslan Amrullah |