Kamis, 09 November 2023 - 12:06 WIB
Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kota Parepare, H Syamsul Latanro (HSL) berharap kepada Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali untuk bertindak secepatnya mengendalikan frekuensi ketegangan dan perbedaan persepsi pada posisi ASN hasil rotasi dan mutasi yang masih terus berpolemik di tengah masyarakat.
Artikel.news, Parepare -- Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kota Parepare, H Syamsul Latanro (HSL) berharap kepada Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali untuk bertindak secepatnya mengendalikan frekuensi ketegangan dan perbedaan persepsi pada posisi ASN hasil rotasi dan mutasi yang masih terus berpolemik di tengah masyarakat.
HSL menegaskan, Macab LMP Parepare sebagai lembaga Ormas organik siap ikut serta berperan aktif untuk menjaga dan memelihara stabilitas roda pemerintahan daerah sehingga sangat mensupport setiap langkah dan kebijakan Pj Wali Kota, termasuk penunjukan mantan Sekda Iwan Asaad sebagai Staf Khusus, sepanjang tidak ada aturan yang melarang atau dilanggar.
"Sepertinya tak ada lagi alasan mendasar untuk mengganggu atau menghambat program produktif Pj Wali Kota apalagi sengaja membuat pernyataan-pernyataan pertentangan yang berpotensi menciptakan kegaduhan. Justru sekarang sudah saatnya semua pihak mendukung sepenuhnya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pj Wali Kota untuk bergerak dengan leluasa dan berinovasi tanpa terpaksa dalam melanjutkan kepemimpinan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan," tegas HSL yang dihubungi Kamis (9/11/2023).
HSL meyakini Pj Wali Kota akan mampu melakukan akselerasi pada agenda prioritas jelang Pemilu, termasuk terkait rotasi dan mutasi jabatan ASN yang dinilai beberapa aparatur ditempatkan tidak berkesesuaian dengan kemampuan yang dimiliki bahkan tidak punya pengalaman dasar pada bidang penempatannya.
"Kita ada kekhawatiran masyarakat mendapat perlakuan yang lambat atau pelayanan tidak maksimal sehingga dapat merugikan masyarakat baik secara waktu maupun kesempatan dalam setiap urusannya di OPD tersebut," ingat HSL.
Dia menekankan, bagaimana mungkin masyarakat bisa terlayani secara optimal bila pejabatnya tidak punya ilmu pengetahuan yang memadai atau setidak-tidaknya memiliki pengalaman dasar terhadap OPD yang dipimpinnya. Apatah lagi kalau pejabatnya diorbitkan dengan cara karbitan, bisa kacau pola pelayanannya kepada masyarakat.
"Oleh karena itu, kita berharap kepada Pj Wali Kota untuk mendesain ulang penempatan ASN disesuaikan dengan kompetensinya atau minimal sudah punya pengalaman dasar, dan yang tak kalah lebih pentingnya lagi agar rotasi yang dilakukan itu benar-benar sesuai kebutuhan OPD. Bukan karena ada tujuan dan keinginan pihak tertentu apalagi kalau sudah beraroma kepentingan politik sesaat," tandas mantan Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Golkar Parepare ini.
Laporan | : | Wahyu |
Editor | : | Ruslan Amrullah |