Sabtu, 14 Oktober 2023 - 10:49 WIB
Ketua kordinator Wilayah Sulawesi IKA Fakultas Ekonomi 1986 Universitas Muslim Indonesia Makassar H. Bakhtiar Syarifuddin, SE (HBS) berharap Menteri Dalam Negeri menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ahmadi Akil, SE sebagai Pj. Wali Kota Parepare periode 2023-2024.
Artikel.news, Yogyakarta -- Ketua kordinator Wilayah Sulawesi IKA Fakultas Ekonomi 1986 Universitas Muslim Indonesia Makassar H. Bakhtiar Syarifuddin, SE (HBS) berharap Menteri Dalam Negeri menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ahmadi Akil, SE sebagai Pj. Wali Kota Parepare periode 2023-2024.
H. Ahmadi Akil pantas menjadi pertimbangan skala prioritas karena dinilai sebagai sosok abdi negara yang paling efektif dan tepat menggantikan Wali Kota Parepare, Dr HM. Taufan Pawe.
Hal tersebut disampaikan H. Bakhtiar Syarifuddin (HBS) saat dicegat di terminal keberangkatan Bandara Internasional Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo, Sabtu (14/10/2023).
HBS mengemukakan, Ahmadi Akil sebagai ASN di Provinsi Sulsel tentu sangat efektif dan produktif olah geraknya dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan segala urusan kepentingan pemerintahan pusat dan kebutuhan pembangunan kemasyarakatan Kota Parepare. Itu karena berada di wilayah tepat posisi dekat dari Kota Makassar.
"Dibandingkan penjabatnya kalau berasal dari kementerian di Jakarta, tentu ruang geraknya sedikit lambat atau kurang cepat karena terlalu jauh jarak jangkauannya dari Ibukota Jakarta ke Kota Parepare. Sebab harus menggunakan 2 moda transportasi melintasinya, yakni transportasi darat dan udara," ungkap HBS.
Pertimbangan lainnya bila penjabat yang berasal dari Ibukota Jakarta, kemudian bertugas di kota kecil seperti Parepare, tentu ada kesan yang berlebihan, seolah-olah Parepare sedang tidak baik-baik saja atau tidak kondusif. Bahkan tercipta spekulasi pemahaman negatif bila Parepare berpotensi terjadi instabilitas, sehingga penjabatnya harus dikendalikan oleh pejabat dari kementerian.
Bisa juga ada persepsi masyarakat bahwa ternyata di Sulawesi Selatan, seolah-olah tidak lagi memiliki ketersediaan sumber daya pemimpin (abdi negara) yang berkapasitas atau dipercaya diberi tugas menjadi penjabat sekelas Parepare.
"Oleh karena itu bila Mendagri punya kepekaan efektivitas dan naluri stabilitas daerah maka suara dan pokok pikiran masyarakat yang dikemukakan tersebut di atas harus menjadi pertimbangan yang kuat dan matang," harap HBS.
Sehingga bila merujuk dari total indikator penilaian oleh TPA dan ekspose pertimbangan dari masyarakat tentu hanya 1 pilihan Mendagri yang paling tepat dan efektif diberi amanah menjadi Pj Wali Kota Parepare, yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Ahmadi Akil.
"Insya Allah, Bapak H. Ahmadi Akil, SE mendapat sambutan dan dukungan luas oleh masyarakat Kota Parepare dan yang lebih penting dan utama tentu tidak akan mengecewakan Bapak Mendagri," tandas HBS.
Laporan | : | Wahyu |
Editor | : | Ruslan Amrullah |