Artikel.news, Mamuju — Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025, bertempat di Room Theater, lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (20/11/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI sebagai bagian dari pelaksanaan tugas koordinasi dalam upaya pencegahan korupsi melalui monitoring dan pengendalian capaian area intervensi pada pemerintah daerah. 

Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat capaian MCSP dan SPI Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat,Junda Maulana. Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan sinergi dan mempercepat tindak lanjut atas persentase capaian delapan area MCSP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama. 

“Program MCSP dan SPI merupakan instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Target MCSP Sulbar Tahun 2025 sebesar 78% harus kita capai melalui kolaborasi dan percepatan area perbaikan,” tegas Sekda.

Pada kesempatan tersebut, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI menyampaikan Pemaparan yang menekankan pentingnya peningkatan integritas, transparansi, serta penguatan sistem pencegahan korupsi melalui optimalisasi peran perangkat daerah dan penguatan fungsi pengawasan internal.

Rapat ini dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah, pejabat teknis, serta staf terkait yang berperan langsung dalam pelaksanaan delapan Area Intervensi MCSP, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, dan penguatan APIP.

Melalui pelaksanaan rapat ini, diharapkan progres capaian Program MCSP Tahun 2025 dapat semakin meningkat dan mencapai target, terutama dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat.(rls)