Artikel.news, Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat mengikuti rapat koordinasi percepatan realisasi APBD 2025 bersama Menteri Dalam Negeri melalui zoom meeting, Senin (17/11/2025).

Rapat tersebut diikuti langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S Mengga, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar Junda Maulana, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekprov Sulbar, Junda Maulana menjelaskan beberapa poin penting hasil rapat, terutama terkait capaian pendapatan dan belanja daerah hingga pertengahan November 2025. Ia menyebut posisi Sulbar berada pada kategori sedang secara nasional, namun realisasi belanja menempati peringkat delapan tertinggi di Indonesia.

“Tadi rapat dengan Kemendagri berkaitan dengan realisasi pengelolaan keuangan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Alhamdulillah, realisasi belanja kita berada pada peringkat delapan tertinggi di Indonesia,” ungkap Junda Maulana.

Ia mengungkapkan, realisasi pendapatan saat ini berada pada angka 56 persen, sementara realisasi belanja mencapai 69 persen. Kondisi tersebut dinilai masih dalam batas standar dengan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Namun, Junda Maulana menegaskan perlunya percepatan, mengingat APBD 2025 memasuki masa akhir pelaksanaan.

“Ini sudah bulan kedua dari akhir atau bulan sebelas. Kita masih punya waktu sedikit lebih dari satu bulan. Maka yang pertama harus dilakukan adalah percepatan realisasi pendapatan,” ujarnya.

Ia menyebut masih ada beberapa pos pendapatan daerah yang realisasinya berada di bawah 10 persen sehingga perlu dipacu. Selain itu, Pemprov juga harus memperkirakan besaran pendapatan realistis yang dapat dicapai hingga akhir tahun.

“Dari pembicaraan dengan Kepala Badan Pendapatan, kemungkinan realisasi pendapatan kita tidak sampai 100 persen. Maka perlu antisipasi terhadap belanja. Jangan sampai belanja kebablasan sementara pendapatan tidak tercapai,” jelas Junda Maulana.

Dalam rakor, Gubernur Sulbar juga menyampaikan bahwa proyeksi realisasi APBD 2025 diperkirakan hanya mencapai 92–93 persen. Pertimbangan tersebut didasarkan pada prediksi pendapatan yang tidak memenuhi target, serta adanya penyesuaian belanja untuk memastikan keseimbangan anggaran.

Junda menjelaskan, dalam 1–2 hari ke depan, pihaknya bersama tim akan mempelajari lebih dalam dan melakukan percepatan belanja pada masing-masing OPD, khususnya belanja prioritas.

Ia juga menyoroti penyebab keterlambatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk target pendapatan yang dinilai terlalu tinggi pada awal perencanaan.

“Keterlambatan PAD ini karena targetnya terlalu tinggi dan pada kenyataannya tidak bisa kita capai. Selain itu perlu intensifikasi pengelolaan pajak dan peningkatan SDM pengelola pendapatan,” tuturnya.

Sementara itu, dari sisi belanja, Pemprov Sulbar berkomitmen melakukan pengendalian agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak sesuai prioritas.

“Semua belanja yang tidak prioritas dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat akan kita rem. Sedangkan belanja prioritas, khususnya yang sudah berkontrak dan terlaksana, akan diprioritaskan pembayarannya tahun ini agar tidak menimbulkan beban utang di 2026,” tegas Junda Maulana.

Pemprov Sulbar berharap langkah-langkah percepatan tersebut dapat menjaga stabilitas fiskal daerah dan memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa meninggalkan beban anggaran pada tahun berikutnya.(Rls)