Artikel.news, Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), terus bergerak mencari dukungan anggaran di tengah tantangan minimnya kapasitas fiskal daerah. 

Tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulbar diperkirakan hanya berkisar Rp1,6–Rp1,7 triliun, turun signifikan akibat kebijakan penghapusan DAK Fisik, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 16,5%, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 74,6%.

Kondisi ini membuat ruang fiskal Pemprov Sulbar terbatas untuk membiayai program prioritas seperti infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pendidikan. 

Namun, SDK tidak tinggal diam. Lewat pendekatan intensif kepada pemerintah pusat, ia berhasil membuka ruang dukungan anggaran tambahan untuk pembangunan di Sulbar.

Teranyar, dalam dua hari kunjungan kerja di Jakarta, Gubernur Suhardi Duka berhasil mengamankan dukungan APBN senilai Rp1,04 Triliun dari beberapa kementerian. Nilai itu belum termasuk investasi jaringan internet dan program literasi yang ditaksir bernilai puluhan miliar rupiah.

Rp470,82 miliar dari Kementerian Sosial untuk program perlindungan sosial serta Rp200 miliar untuk pembangunan  dua gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar. 

Rp370 miliar dari Kementerian Kesehatan berupa bantuan alat kesehatan (Alkes) dengan rincian; Rp150 miliar untuk Pemprov dan Rp220 miliar untuk enam Kabupaten. 

Dari BAKTI Kominfo, 672 titik internet publik di Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Rumah Ibadah. 3 BTS 4G di Kabupaten Mamuju Tengah.

Sedangkan untuk Perpustakaan Nasional RI yakni, Revitalisasi perpustakaan daerah, pelatihan pustakawan, dan KKN tematik literasi triwulan IV 2025.

““Alhamdulillah, hasil dua hari Tawaf Anggaran ini luar biasa: lebih dari Rp 1 triliun untuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan digitalisasi layanan publik. Kami akan kawal agar seluruh program ini sampai ke masyarakat dan menjadi motor penggerak kesejahteraan di Sulbar,” tegas Gubernur Suhardi Duka.

Selain itu, Gubernur Suhardi Duka juga mengajukan pembangunan RS tipe B ke Kementerian Kesehatan. Namun Wamen Kemenkes, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D meminta waktu dan berharap semoga bisa melakukan relokasi dan efisien untuk alokasi yang di maksud.

SDK juga memastikan bahwa rangkaian tawaf anggaran akan terus dilakukan ke kementerian dan lembaga lain, untuk mengamankan dukungan pembangunan di sektor infrastruktur, energi, hingga pendidikan tinggi.(Rls)