Artikel.news, Mamuju - Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar tidak menghadiri sidang paripurna DPRD Sulbar terkait hak Interpelasi. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulbar St.Suraidah Suhardi didampingi wakil ketua Abdul Halim dan Abdul Rahim pada Rabu (4/8/2021).

Sidang Interpelasi dewan ini digelar dengan agenda mendengarkan keterangan gubernur Sulbar terkait sejumlah masalah yang menjadi dasar pengajuan hak Interpelasi oleh DPRD Sulbar.

Ali Baal ingin hadir pada rapat itu namun melalui aplikasi Zoom dengan alasan kurang sehat, namun hal itu ditolak oleh peserta sidang.

Anggota DPRD Sulbar dari fraksi Demokrat Sukri Umar menegaskan ketidakhadiran gubernur pada hari ini adalah sebuah pelecehan terhadap institusi atau lembaga DPRD Sulbar. Sukri meminta sidang paripurna diagendakan kembali.

“Pimpinan, kalau beliau tidak mau hadir maka kita jadwalkan ulang saja, kalau beliau masih tidak mau datang maka sudah saatnya dinaikkan ke level yang lebih tinggi yaitu hak angket. Ini kebiaasan buruk bicara melalui telepon, tidak beretika, tidak menjaga marwah institusi,” kata Sukri Umar.

Politisi Partai Nasdem Hatta Kainang juga menolak keras kehadiran gubernur melalui aplikasi Zoom. Ia menjelaskan tidak ada alasan gubernur Sulbar untuk tidak hadir dalam sidang Interpelasi apa lagi dengan alasan yang tidak jelas.

“tidak ada alasan untuk hadir menggunakan zoom, kalau tidak mau hadir maka kita tunda, ini bukan paripurna biasa, ini prodak hukum daerah yang harus dihargai. Kalau tidar hadir maka akan kita naikkan ke angket," Kata mantan aktifis HMI ini.

Anggota DPRD Sulbar dari fraksi Golkar H.Sudirman juga menilai paripurna tanpa kehadiran gubernur tidak bisa dilanjutkan. Ia mendesak agar gubernur hadir secara langsung di sidang paripurna.

“Tidak ada alasan untuk tidak hadir, karena beliau sehat-sehat saja. Sidang ini tidak bisa dilanjutkan dengan menggunakan Zoom. Mohon pihak sekwan untuk dibuatkan berita acara penundaan ini,” ujarnya.

Sebelum rapat ditutup, Wakil ketua DPRD  Abdul Rahim menyarankan agar salah satu asisten atau pimpinan OPD untuk berkordinasi terkait kehadiran gubernur di sidang Interpelasi.

“Tiga anggota telah menyampaikan pendapat, kita semua menginginkan beliau hadir disini, asisten atau yang lain coba menghubungi pak gubernur," pinta Abdul Rahim.

Karena saran itu, pimpinan sidang memutuskan untuk menskorsing sidang sembari menunggu kejelasan kehadiran gubernur di paripurna interpelasi.