Artikel.news, Mamuju - Pemprov Sulbar meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk ketujuh kalinya dari BPK RI perwakilan Sulbar, atas laporan keuangan tahun anggaran 2020. 

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah berpendapat jika opini WTP ini akan bermakna jika diikuti peningkatan kesejahteraan.

"Baru bermakna bila berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Poin kesejahteraan ini penting," ujar Usman Suhuriah, Selasa (1/6/2021).

Ia menambahkan, masyarakat sebagai sasaran pembangunan dan sebagai solusi akhir dari penyelesaian masalah-masalah ketertinggalan, pada dasarnya tidak memahami apa dan bagaimana opini WTP itu. 

Yang dipahami adalah masalah-masalah yang tengah digeluti sehari-hari, soal pendidikan kesehatan, infrastruktur, kesempatan kerja dan seterusnya. Semua kebutuhan dasar yang sepenuhnya belum diperoleh, inilah sebenarnya lebih utama. 

"Jadi selain WTP, pekerjaan rumah terbesar kita adalah soal-soal yang disebut ini. WTP oke sebagai pengukuran terhadap pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditentukan. Ini tetap perlu diapresiasi, namun sekali lagi tidak berhenti dengan reward WTP," jelas Usman. 

Menurut Wakil Ketua Partai Golkar Sulbar ini, WTP seharusnya menjadi patokan untuk memperbaiki aspek lain, seperti kinerja pemerintah daerah untuk menurunkan angka-angka makro yang masih memprihatinkan.

"Opini WTP sejatinya ditransformasi untuk mengenjot lebih keras lagi ketertinggalan daerah kita dibanding dengan daerah lain," katanya.

BPK Perwakilan Sulbar menyerahkan LHP kepada Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar pada rapat paripurna DPRD, Senin (31/5/2021). Hadir Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar beserta para pejabat di pemprov.

Dari DPRD, hadir Ketua DPRD Suraidah Suhardi yang memimpin rapat paripurna. Juga hadir seluruh wakil ketua DPRD, yaitu Wakil Ketua I Usman Suhuriah, Wakil Ketua II Abdul Halim, dan Wakil Ketua III Abdul Rahim.