Rabu, 17 Maret 2021 - 14:51 WIB
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Hasoloan Manalu di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu (17/3/2021).
Artikel.news, Mamuju - Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Hasoloan Manalu, di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu (17/3/2021).
Pertemuan tersebut dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dari BPKP Perwakilan Sulbar kepada Gubernur Sulbar.
Dalam pertemuan tersebut Ali Baal menyampaikan, Pemerintah Daerah di semester pertama 2021 telah menyelesaikan laporan kerja yang akan ditindaklanjuti di tiap SKPD dan dinas terkait di lingkup Pemprov Sulbar.
"Kiranya para OPD tidak lagi jalan di tempat, tetapi harus bisa berubah . Meskipun saat ini kita masih berada di tengah pandemi dan pasca gempa Sulbar, kita harus lebih kencang lagi dan jangan takut untuk berbuat benar," pinta Ali Baal, melalui rilis.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa segala kekurangan yang ada di beberapa OPD akan terus dilakukan perbaikan hingga menemukan jalan keluar yang diharapkan bersama.
"Kita berharap melalui pertemuan ini. Segala bentuk kekurangan yang ada akan terus dibenahi dan diperbaiki dan berkoordinasi dengan pihak APIP, Kejati dan Polda semua aturan harus berjalan sebagamana yang kita harapkan bersama," harapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Hasoloan Manalu, menyampaikan, pertemuan tersebut dalam rangka menyerahkan hasil laporan Tahun 2020 kepada Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Sulbar sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
Ia pun berharap kepala daerah untuk turut melakukan pengawasan kinerja dari perwakilan BPKP Sulbar itu sendiri. Pengawasan tersebut tidak hanya terbatas kepada audit saja, melainkan pada pendampingan dan review evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas pokok instansi pemerintah yang ada di Sulbar.
"Hal ini tentunya sesuai koridor dan kewenangan yang diberikan oleh BPKP. Itu juga tidak terbatas hanya pengawasan SKPD saja melainkan seluruh instansi pemerintah di Sulawesi Barat termasuk instansi vertikal," kata Hasoloan.(farid/kominfo)
Laporan | : | Faisal |
Editor | : | Ruslan Amrullah |