Artikel.news, Mamuju - Ketua Komisi III DPRD Sulbar Andi Muslim Fattah sepakat dengan rekomendasi pansus DPRD Sulbar kepada Pemprov Sulbar terkait langkah penanganan pasca gempa bumi.

Menurut Muslim Fattah, pemprov seharusnya bisa mengambil langkah nyata dan terukur untuk menangani kondisi pasca gempa di Sulbar, khususnya di dua kabupaten yang mengalami langsung dampak gempa yaitu Mamuju dan Majene.

"Pemprov Sulbar harus segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam upaya memberikan pelayanan kepada korban gempa di Mamuju dan Majene. Salah satu langkah nyata itu adalah pembuatan pergub, sebagaimana yang direkomendasikan pansus," kata Muslim, Minggu (14/3/2021).

Pansus pengawasan dan percepatan penanganan dampak sosial ekonomi DPRD Sulbar menyampaikan sejumlah rekomendasi ke Pemprov Sulbar, saat rapat paripurna DPRD Sulbar pada tanggal 8 Maret lalu.

Juru bicara Pansus Hatta Kainang dalam laporannya mengatakan bahwa Pemprov Sulbar harus segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam upaya memberikan pelayanan kepada korban gempa di Mamuju dan Majene. 

“Bantuan dana dari masyarakat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia kan masih banyak, anggaran belanja tak terduga (BTT) masih banyak. Kita minta ini dibuatkan perencanaan penganggaran dalam bentuk pergub. Di daerah lain yang sudah terkena bencana semua melakukan hal itu, ini agar rencana aksi kita terukur dan tepat sasaran.” Kata Hatta Kainang.

Rapat paripurna DPRD dipimpin langsung ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, didampingi wakil ketua Abdul Halim dan Abdul Rahim. Hadir pula sejumlah anggota DPRD Sulbar yang tergabung dalam tiga pansus. 

Pada paripurna ini, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar hadir langsung bersama Sekprov Muhammad Idris beserta sejumlah kepala OPD.