Artikel.news, Mamuju - Dalam rangka percepatan penanganan bencana gempa bumi Sulbar, dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bersama Tim Satgas Transisi Darurat ke Pemulihan Pasca Gempa Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulbar di Aula Kodim Mamuju, Selasa (2/3/2021). Rapat ini dihadiri Asisten Deputi Manajemen Pasca Bencana, Kementerian Koordinator PMK.

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, di hadapan asisten deputi dan seluruh peserta rapat menyampaikan bahwa Sulbar mengalami berbagai macam permasalahan pasca gempa yang butuh penanganan serius. Tim Satgas Transisi mencatat, hingga saat ini masih tersisa kurang lebih ada 17 ribu pengungsi yang ada di Kabupaten Mamuju, sementara di Kabupaten Majene masih ada sekitar lima ribuan, dengan demikian masih tersisa sekitar 22 ribuan pengungsi.

”Selain Majene dan Mamuju yang terdampak gempa, ada juga beberapa desa yang terdampak seperti Kabupaten Mamasa, Polman dan Mamuju Tengah,” kata Enny.

Ia juga mengatakan, Sulbar saat ini masih menghadapi pandemi Covid-19 . Pasca gempa bumi, kasus Covid-19 melonjak drastis hingga mencapai 100 persen dibanding sebelum gempa. Disebutkan, sebelum gempa terjadi covid-19 di Sulbar, hanya sekitar 2 ribu dan pasca gempa sudah hampir 5 ribu lebih.

“Kami agak kesulitan mendeteksi Vovid-19 pada saat pasca gempa ini. Ada beberapa permasalahan yang saya hadapi dan saya lihat sendiri di masyarakat bahwa pasca gempa ini di pengungsian kurangnya sosialisasi masalah Covid dan kami ingin melakukan pengetesan rapid gen di beberapa pengungsian. Tetapi, begitu mereka tau mau dirapid mereka kosongkan semua pengungsian dan ini lah yang terjadi,” jelas Enny.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menambahkan, hingga saat ini, dicatat masih ada tujuh titik pengungsian yang dikelola secara langsung oleh satgas. Dan jumlah pengungsi yang ada masih tergolong besar. Bukan hanya Mamuju dan Majene yang terdampak tetapi, di Mamasa juga ada kurang lebih 594 rumah yang terdampak dengan berbagai spesifikasinya berat, sedang, maupun ringan.

“Pemprov Sulbar berterima kasih atas segala perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap Sulbar pada pasca gempa. Karena tanpa bantuan dan perhatian dari pemerintah pusat kami, tidak mungkin sanggup menyelesaikan masalah yang dihadapi. Harapan saya, mari kita memikirkan apa-apa yang harus dilakukan unuk memulihkan sulbar ini menjadi baik kembali dengan harapan Sulbar kembali malaqbi,” kata Idris

Asisten Deputi bidang Manajemen Pasca Bencana, Kementerian Koordinator PMK, Nelwan Harahap mengatakan, dalam hal percepatan penanganan, ada dua hal yang penting yang harus dilakukan yaitu perlu percepatan identifikasi, infrastruktur dan pemukiman yang rusak, dan ini menjadi bagian penting untuk mendukung keberlangsungan hidup para penyintas selama dalam penaganan bencana.

“Kita juga butuh proses untuk membangun rumah hunian tetap mereka, namun tidak dengan pembangunan hunian sementara walaupun, nanti gantinya diberikan dalam bentuk dana tunggal,” kata Nelwan.

Ia juga mengatakan, bisa jadi pilihannya nanti disewa bagi mereka yang tidak memiliki rumah, terutama yang rusak berat, karena yang rusak ringan bisa dipercepat proses perbaikannya. Melalui kerjasama sinergitas yang kuat, kordinasi yang kuat antara militer rekan-rekan prajurit baik dari TNI dan Korem siap sedia jika diperlukan agar ada upaya percepatan dalam melakukan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang.

“Penanggulangan darurat bencana ini adalah pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan, butuh kecepatan, dan dilaksanakan secara ekstra ordinary,” kata Nelwan.

“Saya berharap saudara-saudara kita yang akan menjalankan ibadah puasanya dapat terlayani dan bantuan terkait kebutuhan-kebutuhan dasar para peyintas yang terdampak ini dapat mendapatkan bahan pangan dan sandang tapi juga tempat tinggal dapat terpenuhi secara layak dan bermartabat,” tambahnya.