Ahad, 26 September 2021 - 11:24 WIB
Delapan Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Makassar meminta DPP dan DPW memberi sanksi tegas kepada Ketua PPP Makassar Busranuddin Baso Tika (BBT).
Artikel.news, Makassar - Delapan Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Makassar meminta DPP dan DPW memberi sanksi tegas kepada Ketua PPP Makassar Busranuddin Baso Tika (BBT).
BBT diduga menjadi dalang untuk membatalkan Musyarawah Cabang (Muscab) PPP Makassar beberapa waktu lalu.
Kedelapan PAC PPP Makassar tersebut diantaranya PAC Tallo, Makassar, Ujung Tanah, Tamalate, Biringkanaya, Bontoala, Mariso, dan Wajo serta salah seorang pemilik suara dari Badan Otonom (Banom).
Ketua PAC PPP Makassar Fatha Dg Nyikko mengatakan, pembatalan Muscab yang dilakukan BBT tidak logis dan seakan ada hal yang disembunyikan.
"Kami 8 PAC, meminta agar DPP dan DPW memberi sanksi tegas terhadap BBT yang membatalkan Muscab, PAC (7) yang dengan sengaja tidak hadir di acara Muscab, dan semua yang terlibat sehingga Muscab di Kota Makassar tidak terlaksana," tegasnya didampingi tujuh ketua PAC lainnya, Minggu (25/9/2021).
Delapan PAC itu juga dengan tegas menginginkan agar Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ) menjadi Ketua DPC PPP Makassar. Mengingat RTQ merupakan tokoh muda potensi yang telah terbukti mampu menjadi lokomotif PPP di DPRD Makassar.
"RTQ adalah refresentasi pemilih pemula pada saat Pemilu 2024 yang akan didominasi pemilih pemula dengan presentasi pemilih pemula mencapai 34 persen," ujarnya.
"Beliau adalah tokoh muda yang visioner dan dianggap mampu menjawab tantangan zaman PPP Kota Makassar ke depan, serta memiliki misi dan komitmen untuk membesarkan PPP Kota Makassar ke depan," tambahnya.
Mereka dengan tegas tidak ingin dipimpin oleh orang yang mengacaukan Muscab. Mereka meminta DPP turun langsung ke Makassar untuk melakukan investigasi atas oknum yang menggagalkan pelaksanaan Muscab.
"Kami siap bersaksi atas penggagalan pelaksanaan Muscab bukan klaim deadlock seperti yang disampaikan Ketua DPC PPP Makassar BBT," ungkapnya.
Mereka bahkan mempertanyakan status deadlock. Sementara proses persidangan Muscab sama sekali belum terlaksanakan waktu itu.
"Proses registrasi pun yang dibuka pukul 12.40 Wita tiba-tiba ditutup pukul 13.00 Wita dengan alasan bahwa hasil rapat DPC, panitia, dan DPW memutuskan penundaan Muscab. Pertanyaannya kapan mereka rapat dan kenapa pengumuman deadlock tiba-tiba," pungkasnya.
Laporan | : | Jannah |
Editor | : | Ruslan Amrullah |