Artikel.news, Parepare -- Wakil Wali Kota Parepare Hermanto selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Parepare memimpin rapat TKPKD di Ruang Rapat Wali Kota Parepare, Jumat (5/12/2025).

Wakil Wali Kota(Wawali) dalam rapat menekankan, perlunya sinkronisasi data kemiskinan di Parepare, dan pentingnya kolaborasi melibatkan banyak stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan.

"Perlu intervensi bersifat menyeluruh. Jadi saya minta setiap OPD petakan kontribusi dan strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Koordinasi harus berjalan baik. Karena itu pada rapat berikutnya libatkan semua RT, RW, dan Kelurahan, karena mereka yang lebih tahu kondisi di masyarakat," kata Hermanto.

Dia menyinggung terkait data bahwa saat ini Parepare memiliki penduduk miskin 8.020 jiwa atau 4,44%, terendah kedua setelah Kota Makassar, karena itu perlu data akurat dan strategi baik dalam penanggulangan kemiskinan sehingga Parepare bisa menjadi yang terendah di Sulsel.

"Tahun depan kita harus kalahkan Makassar sebagai daerah dengan kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Kalau Makassar memiliki strategi berdayakan warga mapan diberi tanggung jawab cover warga miskin atau orang tua asuh, maka kita di Parepare libatkan semua BUMN, perbankan, instansi vertikal, dan masyarakat yang mampu dari segi ekonomi untuk terlibat dalam penanggulangan kemiskinan," pinta Hermanto.

Sebagai tindak lanjut dari rapat TKPKD, Hermanto meminta ada pertemuan khusus dengan Kelurahan, para kader yang terkait data kesehatan, data keluarga, dan RT RW secara berkala untuk update data warga miskin dan miskin ekstrem.

Dia juga meminta perkuat monitoring dan evaluasi. Dan rapat TKPKD tidak hanya menjadi seremonial tapi forum koordinasi untuk menghasilkan keputusan nyata yang berdampak pada percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun dalam rapat mengemukakan, bahwa harapan Wawali sejalan dengan harapan Menko PMK agar kemiskinan di Parepare turun di angka 3% dari 4,44% saat ini hingga akhir 2029 mendatang.

"Kemiskinan ekstrem di Parepare dari segi jumlah turun tapi tidak signifikan. Karena itu sejalan dengan harapan Bapak Wawali bahwa memang butuh kolaborasi dan sentuhan dari semua pihak untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di Parepare," ungkap Zulkarnaen.

Parepare saat ini memiliki Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, karena itu Zulkarnaen berharap, ke depan Parepare juga memiliki kriteria kemiskinan tersendiri atau kriteria versi Parepare. Dengan indikator di kriteria kemiskinan itu, Parepare bisa mengeluarkan warga miskin yang tidak lagi sesuai dengan kriteria Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Paling tidak ditargetkan pada 2026 sudah bisa ditetapkan indikator kriteria kemiskinan di Parepare," harap Zulkarnaen.

Rapat TKPKD turut diikuti oleh Asisten II A Ardian Asyraq, Kepala Dinas PUPR Budi Rusdi, Kepala Dinas Dukcapil Suriani, Kepala Dinas Sosial A Erwin Pallawarukka, Plt Kepala Dinas Perkimtan Noldy Yosep Rengkuan, Plt Kepala Dinas PPKB Ilham Willem, Dinas Kesehatan, Kabag Kesra, para Camat, jajaran pejabat Bappeda, dan pejabat terkait lainnya.